Hukum & Kriminal

Sidang Gugatan Pengelolaan PI Blok Cepu

Jelang Panggilan Sidang Kedua, Pimpinan DPRD Bojonegoro Akui Baru Tahu Jadi Tergugat

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto

Bojonegoro (beritajatim.com) – Sidang gugatan pengelolaan pembagian Participating Interest (PI) Blok Cepu akan digelar kembali setelah tertunda karena hanya satu tergugat yang hadir di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro. Sidang kedua akan digelar Selasa (25/8/2020).

Sebagai salah satu turut tergugat, unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mengaku tidak tahu jika menjadi salah satu yang tergugat. “Unsur pimpinan belum ada yang tahu, suratnya belum sampai kepada kami,” ujar Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto, Minggu (23/8/2020).

Biasanya, lanjut politisi Partai Demokrat, pihaknya baru mendengar jika instansinya menjadi salah satu yang tergugat dalam kasus gugatan pembagian pengelolaan PI Blok Cepu. Biasanya, kata Sukur, jika ada panggilan yang mewakili lembaga, maka akan ada keputusan DPRD. “Biasanya ada keputusan DPRD, karena yang digugat lembaga,” terangnya.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro Isdarianto mengungkapkan, seharusnya surat panggilan terhadap tergugat sudah sampai kepada masing-masing lembaga. Seperti, kata dia, perwakilan dari Pemkab Bojonegoro yang menghadiri persidangan pertama yang digelar pada Selasa (4/8/2020).

“Lebih jelasnya besok saya konfirmasi dulu ke Juru Sita PN yang melakukan pemanggilan. Tapi rasanya gak mungkin belum dipanggil, Pemkab aja sampai dan hadir di persidangan,” jelasnya.

Pemanggilan yang dilakukan PN Bojonegoro kepada para tergugat maksimal sampai tiga kali. Namun, jika sampai pada pemanggilan ketiga tergugat juga tidak hadir dalam persidangan maka sidang akan dilanjutkan. “Pihak yang tidak hadir dianggap telah melepaskan haknya untuk mempertahankan diri di pengadilan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, gugatan pembagian pengelolaan PI Blok Cepu dengan penggugat mantan anggota DPRD Bojonegoro periode 2004 – 2014, Agus Susanto Rismanto menggugat BUMD yang mengelola PI Blok Cepu PT Asri Darma Sejahtera (ADS), penyandang dana dalam pengelolaan PI Blok Cepu PT Surya Energi Raya (SER), Bupati Bojonegoro dan turut tergugat, KPK RI dan DPRD Bojonegoro.

Dalam gugatan itu Agus Susanto Rismanto berharap bahwa dalam pembagian pengelolaan PI Blok Cepu sifatnya bisa dinamis. Karena, cadangan migas di Blok Cepu sekarang juga besar. Dia berharap, dalam gugatan tersebut, pihak-pihak yang terkait dala pengelolaan PI Blok Cepu bisa segera melakukan renegosiasi perjanjian dari yang sekarang Bojonegoro hanya mendapat jatah 25 persen dan PT SER 75 persen dari laba. [lus/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar