Hukum & Kriminal

Jaksa Urai Kata-kata Provokatif Peserta Demo Tolak Omnibus Law 

Hariyono saat mendengarkan pembacaan surat tuntutan pada sidang yang digelar teleconference di PN Surabaya., Kamis (4/2/2021)

Surabaya (beritajatim.com) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Basuki Wiryawan membacakan dakwaan atas perkara yang mendudukkan Hariyono sebagai Terdakwa. Dia adalah salah satu peserta demo tolak Omnibus Law di Gedung Grahadi Surabaya.

Pria paruh baya ini didakwa melakukan tindak pidana kejahatan terhadap penguasa umum dengan cara memprovokasi.

Saat membacakan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Basuki Wiryawan menjelaskan, terdakwa berada di sekitar Gedung Grahadi pada 8 Oktober 2020. Saat itu terdakwa tengah mengikuti aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law. “Yang sebelumnya tanggal 18 Agustus 2020 terdakwa sudah dimasukkan dalam WA group KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) dan menulis: Rakyat gak usah bayar pajak!!! Rezim dan parlemen biar cari makan sendiri gak butuh uang rakyat.,” ujarnya.

Ia menambahkan, postingan tersebut adalah sebagai respon kekecewaan terdakwa terhadap UU Omnibus Law. “Terdakwa kecewa karena adanya pasal-pasal yang merugikan terkait upah, PHK, masa istirahat diperpendek, pensiun dikurangi dan masih banyak lagi termasuk amdal dan kultur kedaerahan dihilangkan terkait perijinan untuk usaha,” kata JPU Basuki.

Dalam dakwaan, lanjut JPU Basuki, juga diuraikan bahwa terdakwa melakukan ancaman kekerasan kepada pejabat yang akan melakukan tugas pengamanan dengan cara memposting kalimat: Demo itu harus anarkis dan harus ada korban dan mengorbankan. Bakar tuh toko China, jarah mall, sweping China dan rampas aset nya, jangan aparat di lawan. Kalo lawan aparat sama aja kita bodoh, aparat punya senjata nah kita punya apa kecuali ada bom Molotov itu baru betul, Pecah konsentrasi polisi bikin penjarahan dimana2 polisi akan panik. Gak bisa ngatur pasukan, Demo aksi kasih 50 orang aja. Sisanya sebar buat ke seluruh wilayah. “Atas perbuatannya terdakwa diancam pidana dalam pasal 214 ayat (1) KUHP,” tegas JPU Basuki.

Atas dakwaan tersebut, terdakwa yang tidak didampingi penasehat hukumnya mengaku keberatan atas dakwaan dan akan mengajukan nota eksepsi. “Saya keberatan atas dakwaan jaksa. Saya akan mengajukan eksepsi pada persidangan selajutnya,” kata terdakwa kepada mejelis hakim. [uci/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar