Hukum & Kriminal

Jadi Tersangka, Mantan Kades Sitiaji Diduga Rugikan Negara Rp644 juta

Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Sutikno

Bojonegoro (beritajatim.com) – Mantan Kepala Desa (Kades) Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro berinisial IM ditetapkan tersangka oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Penetapan tersangka dilakukan kemarin sore.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, IM kemudian langsung ditahan di ruang tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bojonegoro. Penahanan dilakukan selama 20 hari sebelum kemudian dilimpahkan untuk proses persidangan.

Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro Sutikno mengatakan, penetapan tersangka tersebut setelah Jaksa Penyidik memeriksa tersangka sebagai saksi dan hasil pemeriksaan ahli yang menghitung dugaan kerugian negara kelar. Dalam kasus tersebut penyidik juga tekah memeriksa saksi lain sekitar 32 orang.

“Proses penyidikan umumnya sudah berjalan sejak Desember 2019 lalu. Setelah diperiksa sebaga saksi kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena unsur melawan hukumnya sudah terpenuhi,” ujar Sutikno, Rabu (3/3/2021).

Mantan Kades Sitiaji periode 2014-2020 itu, dalam praktek dugaan korupsi yang dilakukannya mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp644 juta lebih. Hasil perhitungan saksi ahli dari Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tersebut anggaran negara yang digunakan untuk pembangunan di desa setempat ditemukan adanya ketidaksusuaian dengan RAB.

“Modus kegiatan penyimpangan yang dilakukan selaku kepala desa dalam mengelola keuangan desa dengan cara pembangunan fiktif dan pembangunan yang dikerjakan dengan penggelembungan anggaran. Sehingga mengalami kerugian negara,” jelasnya.

Sumber anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa yang dikorupsi itu berasal dari Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Sitiaji.

Akibat perbuatannya, tersangka diancam Pasal 2 dan atau 3 Undang-undang nomo 31 tahun 1999 yang telah disempurnakan sebagaimana Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. [lus/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar