Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Jadi Tersangka Kasus Cabul, Anak Kiai di Jombang Tempuh Praperadilan

Surabaya (beritajatim.com) – Tiga saksi didatangkan MSAT melalui kuasa hukumnya dalam sidang Praperadilan atas penetapan tersangka kasus pencabulan dan kekerasan seksual terhadap santriwati oleh penyidik Polda Jatim, Senin (13/12/221).

Tiga saksi yang didatangkan tersebut adalah Aji dan Basyit (santri) dan dr. Ngesti Lestari, ahli dari forensik Universitas Brawijaya.

Saksi Basyit yang dimintai keterangan pertama menjelaskan, dirinya mengaku mengenal M yang diduga menjadi korban kekerasan seksual atau pencabulan yang dilakukan oleh pemohon MSAT.

“Saya mengenal M, sekitar tahun 2016 saat di halaman pesantren dan waktu itu dikenalkan oleh penjual es, tapi hanya sekadar menyapa saja dan tidak akrab,” ucapnya.

Disinggung dirinya pernah diminta mengantarkan saksi Aji menemui M oleh MSAT, saksi mengaku tidak pernah, dan menyatakan juga tidak pernah melihat pemohon MSAT dengan korban berduaan di Gubuk Cokro yang berada di Desa Puri.

“Saya tidak pernah melihat beliaunya (MSAT) berada di gubuk berduaan dengan M, di tempat lain juga tidak pernah melihatnya,” saksi Basyit yang mengaku sudah 20 tahun menjadi santri.

Namun saat ditanya terkait hal pemeriksaan di Polres Jombang, saksi mengaku sudah pernah diperiksa sekali, dan lupa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. “Lupa, ditanyakan terkait yang bapak (pemohon) tanyakan ke saya, masalah Mas Subchi,” ungkapnya.

Saat ditanya terkait kolam Muhammad, yang awal akan dijadikan ritual penyembuhan bagi pelaku koruptor, saksi mengaku mengetahui karena dirinya sebagai relawan pembangunan.

“Saya tahu kolam Muhammad, karena dulu saya sebagai relawan pembangunan, tapi fungsinya untuk apa saya tidak tahu. Di sana juga terdapat kolam ikan yang digunakan untuk ritual (berendam) bagi santri, untuk membersihkan sifat nakalnya,” ucapnya lebih lanjut.

“Di gubuk Cokro juga sering diadakan pengajian dan yang memimpin doa adalah Mas Subchi, tapi sekarang sudah lama tidak digunakan,” paparnya yang menyebut pemohon sebagai wakil Rektor.

Sementara Aji saat dimintai keterangannya mengatakan, dirinya mengenal korban M saat adanya rekrutmen tenaga kesehatan program dari pemohon. “Saya mengenal M waktu ada program rekrutmen tenaga medis kesehatan,” katanya.

Saksi menceritakan, pada 2015 tersebut, pesantren Siddiqiyyah membutuhkan tenaga medis kesehatan, sehingga dilakukan rekrutmen. M satu dari 10 orang yang akan direkrut.

“Itu program dari Mas Subchi, waktu itu butuh tenaga kesehatan sehingga dilakukan wawancara kepada 10 santri yang bersedia. Saya sendiri sebagai ketua dan penanggung jawab,” ungkapnya.

Wawancara yang diakui dilakukan di teras gubuk Cokro, selain tim yang berjumlah 15 orang, wawancara juga dilakukan langsung oleh pemohon kepada 10 santri yang akan direkrut menjadi tenaga kesehatan.

“Wawancara dimulai dari pukul 07.00 WIB, hingga menjelang Dzuhur, dan dilakukan diteras bukan di dalam kamar, gubuk. Saya juga melihat Mas Subchi wawancara dengan M tapi ya di depan,” imbuhnya.

Saksi juga mengaku pernah diperiksa sekali di Polres Jombang dan dua kali di Polda Jatim. Namun disinggung pemeriksaannya terkait apa, saksi mengaku lupa. “Saya lupa, ya tapi sekitar permasalahannya Mas Subchi,” bebernya.

Disinggung apakah dirinya pernah diperlihatkan ponsel korban M oleh penyidik yang diduga adanya chating dengan pemohon MSAT, saksi mengaku tidak pernah ditunjukan.

Saksi juga mengaku, dibukanya terapi kesehatan di Gubuk Cokro Puri yang berjarak sekitar 7-8 KM dari pusat (Pondok) karena di Puri masyarakatnya masih banyak yang tertinggal.

“Disana kan masyarakatnya masih tertinggal dan masih banyak yang miskin, makanya dibuka disana. Selain pasien pria juga menerima pasien perempuan, saya juga ikut menerapi (perempuan) kalau Mas Bechi tidak pernah, hanya mengarahkan,” ujarnya lebih lanjut.

Sementara pasca wawancara yang dilakukan menjelang Idul Fitri itu, lima calon tenaga kesehatan yang dinyatakan memenuhi syarat, saat pulang tidak pernah kembali juga susah dihubungi.”Setelah pulang Idul Fitri , mereka menghilang termasuk M, saat dihubungi HP nya juga tidak aktif,” pungkasnya.

Adapun dr. Ngesti Lestari ahli forensik dari Universitas Brawijaya Malang dalam keterangannya mengatakan, forensik atau visum merupakan tindakan medis sebagai alat bukti yang sah, atas peristiwa kekerasan.

Disinggung dengan siapa yang berhak mengeluarkan visum, dr. Ngesti mengaku semua dokter boleh membuat visum. “Semua dokter boleh membuat visum, baik itu dokter ahli ataupun dokter umum,” ucapnya.

Disinggung terkait robeknya selaput darah, Ngesti mengaku semua wanita bisa mengalami hal tersebut, meski tidak dengan dilakukan persetubuhan. “Wanita yang bergerak dengan berlebihan atau terjatuh bisa robek, dan kalau terjadinya persetubuhan robeknya sampai ke dasar,” pungkasnya.

Usai sidang, Setijo Busono selaku tim kuasa pemohon mengatakan, gugatan praperadilan yang diajukan kepada Polda Jatim, karena penetapan tersangka terhadap MSAT yang sudah berjalan 2 tahun namun belum P21.

“Penetapan tersangka itu harusnya dilengkapi oleh dua alat bukti, sehingga kami dan tim mengakaji adanya fakta bahwa P19 yang dilakukan oleh penuntut umum yang isinya meminta untuk dilengkapi,” ujar Busono.

Dilakukanya P19 hingga 3 kali yang dilanjutkan dengan rapat koordinasi dan konsultasi hingga tiga kali juga, sehingga penetapan tersangka hingga 2 tahun telah menggantung nasib kliennya.

“Kami tidak tahu terkait detail penyidikannya karena saya bukan penasehat hukumnya. Namun dari berkas yang saya ketahui terkait P19 hingga tiga kali itu, sehingga kami uji disini,” tambahnya.

“Kami juga menyertakan Kejati Jatim turut termohon karena jaksa ini yang melakukan koordinasi dan konsultasi dengan penyidik dan mereka yang membuat P19 dan memberikan petunjuknya,” ujarnya lebih lanjut.

Praperadilan sendiri ditempuh oleh pemohon karena atas dilakukannya P19 hingga tiga kali dan adanya peraturan bersama antara Mabes Polri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung dan Kemenkumham tahun 2010 nomor 4, apabila dilakukan P19 berulang ulang dalam lampiran ke-8.

“Kalau itu tidak dilaksanakan, maka ada sanksinya. Jadi wajar kalau kami lakukan uji peraturan tersebut, karena hingga saat ini peraturan itu hingga saat ini belum dicabut,” paparnya.

Disinggung apakah penetapan tersangka terhadap MSAT agak dipaksakan karena tersangka selalu mangkir dari panggilan penyidik. “Waduh saya tidak tahu itu, karena waktu penyidikan saya bukan sebagai kuasanya,” pungkas Setijo Busono. [uci/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar