Hukum & Kriminal

Inspektorat Kabupaten Malang: Direktur RSUD Kanjuruhan Bakal Dinonaktifkan

Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti

Malang (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang menetapkan Direktur RSUD Kanjuruhan, Kota Kepanjen, Abdurrachman tersangka korupsi dana kapitasi. Keuangan negara yang dirugikan pun berkisar Rp 8 miliar lebih. Saat itu Abdurrachman masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

Menanggapi penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri, Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti mengaku kaget. Meski demikian, supaya tidak menghambat proses penyidikan di Kejaksaan, pihaknya sudah pasti akan ada sanksi administrasi yang diberikan kepada Abdurrachman.

“Informasi itu (penetapan tersangka, red) sudah kami baca di media online. Saya memang kaget dan sangat eman-eman sekali,” ujar Tridiyah Maestuti, Senin (13/1/2020) sore.

Kata Tridiyah, pihaknya tetap akan menghormati proses hukum yang sudah berjalan. Apalagi kasus dugaan korupsi yang menimpa Abdurrahman, sudah berlangsung cukup lama. Yakni mulai tahun 2015 – 2017 lalu.

Sebagai sanksi administrasi dengan penetapan tersangka tersebut, Tridiyah mengatakan masih menunggu surat resmi atau soft copy dari Kejari Kepanjen. Setelah surat pemberitahuan sudah diterima, baru akan ada langkah untuk memberikan sanksi administrasi.

Masih kata Tridiyah, ada dua bentuk sanksi yang diberikan kepada pejabat yang ditetapkan tersangka terkait kasus pidana. Pertama kalau penetapan tersangka dibarengi dengan penahanan, maka pejabat tersebut harus diberhentikan sementara.

“Dengan diberhentikan sementara itu, secara otomatis jabatan struktural yang melekat pada pejabat berhenti atau gugur,” ujarnya.

Sedangkan kalau tidak ditahan, maka jabatan struktural harus dinonaktifkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, sembari menunggu proses penyidikan berikutnya. Hal ini supaya selama proses penyidikan berjalan, tidak sampai menganggu tugas yang bersangkutan.

“Dengan dinonaktifkan dari jabatan struktural karena dianggap berhalangan, maka nantinya akan ada Plt Direktur RSUD Kanjuruhan, sembari menunggu arahan Bupati Malang,” tegasnya.

Apakah nantinya ada pendampingan hukum? Tridiyah mengaku, bahwa terkait masalah pidana, untuk lawyer ditentukan oleh yang bersangkutan.

“Kecuali kalau meminta bantuan, nantinya yang bersangkutan bisa mengajukan melalui organisasi profesional, yakni Korpri,” paparnya.

Selain Abdurrachman, dugaan korupsi dana ini juga menyeret Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Yohan Charles LS.

Mereka melakukan korupsi dana kapitasi yang dikucurkan oleh BPJS sejak tahun 2015 – 2017. Dimana total kerugian negara dalam kasus ini adalah sebesar Rp 8,595 miliar. Meski sudah ditetapkan tersangka, namun Abdurrachman tidak ditahan. (yog/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar