Hukum & Kriminal

Inspektorat Kabupaten Kediri Tindak Lanjuti Demo Warga Sumber Cangkring

Kediri (beritajatim.com) – Setelah adanya aksi unjuk rasa masyarakat Desa Sumbercangkring, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri untuk menagih sertifikat tanahnya di balai desa setempat, beberapa waktu lalu, Tim Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kediri langsung turun tangan. Badan pengawasan struktur pemerintah daerah ini menindaklanjuti kasus tersebut.

“Setelah ada peristiwa itu, kami bersama teman – teman di kecamatan, inspektorat, melakukan koordinasi dengan teman desa yang didemo, dalam hal ini Sekdes dan Kaur Kesra. Kita klarifikasi,” kata Nono Soekardi, SH., MM, Plt Inspektur Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kediri, Kamis (14/11/2019).

Dari hasilnya koordinasi tersebut, jelas Nono, kepengurusan sertifikat yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sumber Cangkring melalui perangkat desa dengan sistem titip. Pihak perangkat yang dititipi telah mengembalikan uang biaya pengurusan tersebut kepada masyarakat, sebagaimana tuntutannya.

“Terkait tuntutan masyarakat untuk kepengurusan sertifikat, sudah dikembalikan ke masyarakat, walaupun proses sertifikat itu sudah ada yang sampai di notaris,” jelas Nono.

Nono berharap, ke depannya, apabila ada Perangkat Desa Sumber Cangkring yang menerima titipan pengurusan sertifikat (baca : dimintai tolong warganya) harus ada komunikasi secara intensif. Sehingga tidak ada salah persepsi maupun kecurigaan dari masyarakat.

“Sementara itu untuk pembuatan KTP, berdasarkan crosscek kita, banyak KTP yang sudah jadi di kecamatan. Namun demikian untuk bisa e-KTP sudah validasinya, maka harus ada sidik jadi dari masing-masing masyarakat atau yang mengajukan KTP itu ke kecamatan,” imbuh Nono.

Terkait KTP tersebut, Nono minta supaya segera disosialisasikan kepada masyarakat. “Supaya diberi tahu melalui surat resmi. Alhamdulillah, rekomdasi kita sudah dilaksanakan. Karena KTP menjadi identitas diri dan penting, diharapkan masyarakat segera datang ke kecamatan untuk tanda tangan,” pintanya.

Lalu ketika disinggung ada dan tidaknya sanksi terhadap kasus tersebut? “Apakah ini ada sankinya kepada perangkat tersebut?. Kami dari sisi regulasi, tentunya sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat, ini menjadi pembelajaran kepada kita semua. Pak camat dan kepala desa, supaya pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal,” jawabnya.

Dari kasus tersebut, Nono berharap agar pihak kecamatan melakukan evaluasi terhadap proses pembuatan KTP dan dokumen kependudukan yang lainnya. Kemudian dua instansi tersebut yakni, kecamatan dan desa diharapkan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melalui koordinasi yang baik.

Sebelumnya, puluhan warga Desa Sumber Cangkring, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri berunjuk rasa di kantor desa setempat. Mereka menagih proses pengurusan serifikat tanah yang sudah bertahun-tahun tetapi banyak yang belum jadi. Warga mengaku, mengajukan permohonan pengurusan melalui beberapa perangkat desa seperti Sekdes dan Kaur Kesra dengan sistem titip dan telah menyerahkan sejumlah uang hingga puluhan juta rupiah untuk biaya. [nng/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar