Hukum & Kriminal

Ini Tugas Satgas Suap Politik di Kabupaten Malang

Malang (beritajatim.com) – Satgas Anti Money Politik resmi dibentuk Polres Malang untuk mencegah adanya praktek suap politik (money politics) di pemilu serentak 2019. Satgas beranggotakan 33 personel akan berkolaborasi dengan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran yang ditemukan. Pembentukkan satgas menjalankan amanat undang-undang pemilu.

“Satgas dibentuk untuk pencegahan money politik, karena dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di salah satu pasalnya diatur tentang pencegahan money politik,” ungkap Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung kepada wartawan usai pengukuhan Satgas Anti Money Politik di Pendopo Pemkab Malang Jalan Panji, Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa (9/4/2019).

Kapolres menjelaskan, tugas pertama satgas adalah mencegah dan kemudian melakukan penanganan perkara jika ditemukan adanya pelanggaran money politics di tengah pelaksanaan pemilu.

“Paling utama adalah pencegahan, harapannya, terbentuknya satgas ini mencegah indikasi adanya money politics di lapangan. Namun jika temukan atau kedapatan praktek money politics di lapangan, maka akan kita tangani,” jelas Ujung.

Satgas yang mulai bekerja hari ini, kata Ujung, akan terjun ke wilayah masing-masing. Sementara ini, pemetaan dan analisis kerawanan money politics tengah dilakukan. Ada sebanyak 7873 TPS berada di wilayah hukum Polres Malang, sementara untuk seluruh wilayah Kabupaten Malang dengan 33 kecamatan ada sebanyak 8409 TPS.

“Semua wilayah akan kita analisa, inj tengah bekerja. Satgas tidak serta merta bekerja di lapangan, tetapi akan berkoordinasi dengan Bawaslu sebagai pintu utama, apabila ditemukan adanya pelanggaran. Sesuai amanat undang-undang, kita kedepankan Bawaslu dan sentra Gakumdu nantinya,” tegas Ujung.

Ia melanjutkan, Satgas Anti Money Politik diharapkan bisa mewujudkan proses pemilu yang jujur, bebas, adil, dan berintergritas. Penjelmaan dari berintergritas itu adalah bebas dari money politics.

“Selain harus jujur, bebas dan adil. Pemilu diharapkan berintergritas sesuai amanah undang-undang. Pengejewahan dari berintergritas itu adalah bebas money politics,” tutur Yade.

Hadir dalam pengukuhan Ketua KPU Kabupaten Malang Santoko, perwakilan Bawaslu, Forkopimda Kabupaten Malang, dan seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah Kabupaten Malang.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva menyambut baik atas dibentuknya Satgas Anti Money Politic oleh Polres Malang. Menurut George, hal itu juga merupakan salah satu upaya kongkret TNI Polri dalam mensuksesan Pemilu.

“Mengingat kami juga tidak punya intelejen, kami juga tidak punya kewenangan untuk menangkap, bertindak dan menyita. Oleh karena itu dalam hal ini peran kepolisian sangat membantu kita,” ujar George.

George menambahkan, pihaknya juga telah menyebar 8.409 pengawas TPS di 33 kecamatan. Adapun beberapa indikator terjadinya praktik money politic adalah pengaruh caleg di sekitar, topografi, kultir budaya, lokasi TPS yang jauh dari pemukiman.

“TPS yang letaknya jauh dari pemukiman juga rawan terjadi money politic, dari indikator seperti itulah kami berusaha untuk mencegah terjadinya praktik money politic,” paparnya.

George menyebutkan, pihaknya telah memetakan beberapa daerah yang rawan terjadi praktik money politics. Dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang, ada sekitar 13 kecamatan yang rawan. Beberapa diantaranya adalah Singosari, Ampelgading, Tirtoyudo, Dampit, Sumbermanjing Wetan (Sumawe), Gedangan, Pagak, dan Gondanglegi. [yog/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar