Hukum & Kriminal

Ini Tips dari Polisi Agar Terhindar dari Developer Perumahan Syariah Bodong

Perumahan Syariah bodong yang diamankan petugas kepolisian Satresim Polrestabes Surabaya saat dilakukan gelar perkara belum lama ini.(Manik Priyo Prabowo)

Surabaya (beritajatim.com) – Penyidik unit Harda Satreskrim Polrestabes Surabaya terus mencari keberadaan perumahan lain milik tersangka kasus perumahan bodong, M Ramadhani.

Kabarnya, tersangka juga memiliki proyek di beberapa lokasi lain. Salah satunya berada di Sukodono dengan nama yang sama Green Ar Rayah. Penyidik langsung meninjau ke lokasi perumahan tersebut. Namun, masih berupa tanah dan berada di pinggir sungai. Belum ada pembangunan unit sama sekali di lokasi tersebut. Sementara, untuk tanah sendiri adalah tanah bekas pengairan yang belum sah dijual.

“Dari keterangan sementara tanah tersebut masih berupa SK Gubernur. Ini masih kami dalami status tanah tersebut. Untuk tanah di Gayungan juga belum sepenuhnya milik tersangka, dia masih membayar uang muka dari harga Rp 1,7 miliar,” kata Kanit Harda Satreskrim Polrestabes Surabaya Iptu Giadi Nugraha melalui pesan singkatnya, Senin (18/5)siang.

Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 2012 itu mengatakan, untuk perumahan di Sukodono sendiri hanya dijual kavlingan oleh tersangka. Ada empat kavling yang hendak dijual, namun baru terjual dua kavling dan kemungkinan masih uang muka yang terbayar. Melihat kondisi ini, kepolisian pun memberikan tips bagaimana masyarakat sebagai calon pembeli agar tak terjebak aksi tipu pengembang perumahan syariah bodong.

Tips yang dibagi diantaranya yakni :
1. Masyarakat atau calon pembeli harus melakukan pengecekan secara langsung ke tempat atau tanah yang dikembangkan sebagai perumahan.

2. Calon pembeli harus berani meminta ditunjukkannya sertifikat dan mencocokannya ke titik geografis atau tata letak sertifikat dan tanah yang ditunjukkan developer. Jika sama atau sesuai maka bisa dipercaya.

3. Mintalah surat resmi dari MUI jika memang perumahan ini berkedok syariah. Sebab, wajib hukumnya para pengembang memiliki izin dari MUI untuk membuat perumahan syariah ini.

4. Jangan bayar DP atau cash jika syarat 1 sampai 3 belum jelas. Sebab ketidakjelasan pengembang ini menunjukkan adanya indikasi atau dicurigai tindak pidana penipuan.

5. Usai mendapatkan data, surat atau berkas sesuai Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah.15 Agu 2010 barulah dibayar. (man/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar