Hukum & Kriminal

Ini Tanggapan Ketua DPD KAI Atas Kontroversial RUU KUHP

Surabaya (beritajatim.com) – Terus bergulirnya polemik terkait pasal-pasal yang dinilai kontroversial oleh sejumlah kalangan membuat Presiden Joko Widodo meminta untuk menunda mengesahkan RUU KUHP.

Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur, Abdul Malik mempertanyakan motif pengesahan RUU KUHP ini, kenapa dilakukan di akhir masa jabatan DPR. Padahal ini sudah dirancang bertahun-tahun sebelumnya.

Masih kata Malik, penundaan pengesahan yang diintruksikan Presiden Jokowi tidak serta merta membuat masyarakat menjadi tenang, buktinya mahasiswa yang mewakili suara rakyat melakukan demonstrasi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

“Sebab sudah jelas permintaan mahasiswa yang intelektual ini, mereka bukan meminta ditunda tapi ditolak atau dibatalkan. Sebab kalau ditunda, apabila situasi sudah reda maka tidak menutup kemungkinan akan disahkan,” ujar Malik, Jumat (27/9/2019).

Masih kata Malik, Pemerintah baik itu dari legislatif maupun yudikatif harus segera mengambil langkah terkait situasi yang genting ini. Jangan sampai berlarut-larut dan menimbulkan protes semakin meluas.

Bagi Malik, RUUKUHP yang menjali kontroversial tersebut mestinya tidak perlu diterapkan di Indonesia. Ada hal-hal yang lebih penting dan perlu diselesaikan dalam waktu dekat. Seperti contohnya, mudahnya aparat penegak hukum menahan seorang tersangka tanpa melihat dari sisi sosialnya misalnya orang yang sudah tua atau tersangka yang ancaman hukumannya ringan namun dipaksakan untuk ditahan.

“Sementara Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah overload, tapi tidak ada jalan keluar. Ini sangat rawan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum, mestinya hal-hal ini lah yang mestinya diselesaikan dan segera diambil jalan keluar. Bukan malah sibuk mengurusi UU yang mengatur ternak apabila masuk ke lahan tetangga,” tukasnya. [uci/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar