Hukum & Kriminal

Ini Tanggapan Kajari dan Ka PN Sidoarjo Soal Keluhan Keluarga (Alm) Heru Suyanto

Sidoarjo (beritajatim.com) – Keluarga terdakwa Heru Suyanto alias Ken (alm) warga Selautan RT 013 RW 003 Kelurahan Sidokumpul, Kec/Kab. Sidoarjo, atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan, dalam hasil persidangan merasa mendapatkan perlakuan tidak adil dari PN Sidoarjo dan JPU. Keluh kesah itu ditanggapi oleh PN Sidoarjo.

Humas ll PN Sidoarjo Agus Pambudi mewakili Kepala PN Sidoarjo Moch Muchlis menyatakan bahwa pimpinannya tidak mengetahui persis soal kasus tersebut. Hal itu karena pimpinannya sebelumnya tidak masuk kerja akibat menderita sakit.

Agus Pambudi membenarkan setelah putusan sela eksepsi kuasa hukum dikabulkan dan juga ada putusan penahanan baru untuk terdakwa.

Agus Pambudi yang menjadi juga Ketua Majlis Hakim dalam perkara almarhum Heru Suyanto juga mengaku tidak mengetahui jelas soal putusan sela yang dibacakan itu dilaksanakan oleh pihak penuntut umum.

“Saya tidak tahu secara jelas soal putusan sela itu dilaksanakan oleh pihak penuntut umum. Semestinya terdakwa harus dibebaskan dulu, kemudian ada lanjutan penahanan sesuai perintah hakim baru yang menanganinya, penuntut umum melaksanakan itu, tidak menjadi persoalan,” katanya, Selasa (27/7/2021).

Sementara itu, Kajari Sidoarjo Arief Zahrulyani menegaskan, berdasarkan ketentuan acara pidana apabila pelimpahan perkara dinyatakan onslah/tidak diterima dan dikembalikannya surat dakwaan dan berkas perkara ke penuntut umum, maka penuntut umum dapat melimpahkan kembali perkara dimaksud untuk disidangkan, berdasarkan putusan sela dimaksud penuntut umum tidak menggunakan haknya untuk upaya perlawanan / verzet tetapi memperbaiki dakwaan dan melimpahkannya kembali ke pengadilan.

“Upaya perlawanan atas putusan sela itu sifatnya hak bukan kewajiban penuntut umum. Penasehat hukum mohon profesional jangan menduga, jangan menuduh yang tidak-tidak. Justru JPU yang merasa aneh atas keluarnya putusan sela dimaksud, sesuatu yang tidak biasa dan tidak lumrah,” paparnya.

Arief menjelaskan, perihal pengantaran terdakwa ke RS Delta Surya dan setelah jelas positiv Covid-19, selanjutnya dirujuk untuk melakukan perawatan isolasi Covid-19 di RSUD Sidoarjo pada pukul 23.00 sampai pukul 03.00 dini hari saat itu justru dilakukan JPU.

Terdakwa diantarkan dan diupayakan oleh penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa tidak ada mengurusinya saat itu. Penasehat hukum sudah pasti tahu persis ketika suatu perkara pidana sudah dilimpahkan ke pengadilan, tanggung jawab terhadap penahanan terdakwa ada di hakim pengadilan, dan rumah tahanan dan penasehat hukumnya.

“Hanya karena pertimbangan kemanusiaan saja jaksa mau mengurusinya. Dan soal semua yang dilakukan oleh JPU yang menyidangkan kasus Heru Suyanto, termasukan menjalankan putusan sela, mengeluarkan terdakwa dari tahan dan ditolak, sudah sesuai aturan yang berlaku dan tidak menyalahi aturan serta hal lainnya,” tegas mantan Kasi Pidum PN Kepulauan Riau tersebut.

Seperti diketahui, dalam persidangan kasus yang melibatkan terdakwa Heru Suyanto, majelis hakim memutuskan atau mengabulkan eksepsi yang dibacakan Yunus Susanto selaku kuasa hukum, karena dakwaan JPU kurang cermat.

Dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP dan dakwaan kedua melanggar Pasal 372 dengan uraian singkat perbuatan dilakukan dalam kurun waktu bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 sebagaimana dalam uraian JPU diatas, bagaimana mungkin terdakwa di dakwa dengan perbuatan bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dengan menggunakan alat bukti pemesanan garam merk daun ke PT Unichem Candi Indonesia dengan Invoice tahun 2019.

“Masa klien kami didakwa suatu perbuatan pada bulan dan tahun yang akan datang. Kasus ini disidangkan 17 Juni 2021. Kalau alasan JPU salah ketik, masa sampai berulang-ulang kesalahan tanggal bulan dan tahun dakwaan tersebut. Makanya majelis hakim yang menyidangkan, mengabulkan eksespi kami,” kata Kuasa Hukum Heru Suyanto (alm).  [isa/but]

 


Apa Reaksi Anda?

Komentar