Hukum & Kriminal

Ini Sikap Pemkab Malang Soal Polemik Lahan Jeruk di Desa Selorejo

Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Malang berdalih tidak tinggal diam dalam penyelesaian polemik yang mendera petani jeruk versus Pemerintah Desa (Pemdes)​ Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, menerangkan, jajarannya sempat mempertemukan​ petani jeruk dan Pemdes Selorejo.

“Menunggu masa sewa lahan semua selesai. Itu​ sudah disepakati tahun ini dan bahwa nantinya dikelola BUMDes. Nanti yang menduduki BUMDes itu kesepakatan masyarakat Selorejo semua, termasuk ketuanya. Lalu mereka sepakat, pihak desa sepakat pihak petani juga sepakat,” beber Wahyu, Senin (18/1/2021).

Namun, polemik tersebut kini belum memunculkan tanda kesepakatan antar kedua belah pihak.

“Namun​ sepertinya sama-sama melaporkan ke Pengadilan Negeri (PN). Saya sempat panggil Camatnya, lalu saya panggil asisten satu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD), dan mereka mengatakan memang mereka mau seperti itu,” tegas Wahyu.

Terakhir, Wahyu meminta kedua belah pihak menahan diri dan tidak terjerumus dalam polemik yang tidak solutif.

“Kami harap sebenarnya semua bisa menahan diri dulu, laksanakanlah sesuai dengan kesepakatan bersama. Ikuti sesuai aturan perundangan, dan kita ikuti sampai waktu masa habisnya,” tutup Wahyu.

Sebagai informasi, polemik petani jeruk versus Pemerintah Desa Selorejo telah bergulir sejak pertengahan tahun 2020.​ Penyebabnya, adu argumen tentang legalitas sewa lahan.​ Pemkab Malang sempat memediasi kedua belah pihak yang berseteru.​

Terbaru, sebuah papan bertuliskan Tanah Ini Milik Pemdes Selorejo terpasang di salah satu lahan perkebunan jeruk yang juga termasuk wilayah Kecamatan Dau tersebut. [yog/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar