Hukum & Kriminal

Ini Rekomendasi KPK Terkait BPJS Kesehatan

Gedung KPK.

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan Kajian Tata Kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang KPK lakukan pada 2019. KPK mengaku menemukan tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat yang mengakibatkan defisit BPJS Kesehatan.

Ada beberapa rekomendasi KPK terkait Tata Kelola DJS. Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, KPK mendukung penuh tercapainya program pemerintah dalam menyelenggarakan universal health coverage, dengan memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ditunjang fasilitas kesehatan yang baik tanpa mengalami kesulitan finansial.

Nurul mengatakan, ada beberapa alternatif solusi yang disampaikan merupakan serangkaian kebijakan yang menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan yang KPK yakini jika dilakukan dapat menekan beban biaya yang harus ditanggung BPJS Kesehatan, sehingga tidak mengalami defisit. Yakni , Pemerintah c.q Kementerian Kesehatan agar menyelesaikan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK) dan melakukan penertiban kelas Rumah Sakit.

“Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan urun biaya (_co-payment_) untuk peserta mandiri sebagaimana diatur dalam Permenkes 51 tahun 2018 tentang Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan,” ujar Nurul.

Dia menambahkan, pemerintah juga harus menerapkan kebijakan pembatasan manfaat untuk klaim atas penyakit katastropik sebagai bagian dari upaya pencegahan. Kemudian mngakselerasi implementasi kebijakn coordination of benefit (COB) dengan asuransi kesehatan swasta. Terkait tunggakan iuran dari peserta mandiri, KPK merekomendasikan agar pemerintah mengaitkan kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan dengan pelayanan publik.

“Kami memandang rekomendasi tersebut adalah solusi untuk memperbaiki inefisiensi dan menutup potensi penyimpangan (fraud) yang kami temukan dalam kajian,” ujarnya.

Nurul berharap program pemerintah untuk memberikan manfaat dalam penyediaan layanan dasar kesehatan dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia, dibandingkan dengan menaikkan yang akan menurunkan keikutsertaan rakyat pada BPJS kesehatan.

“KPK berkeyakinan jika rekomendasi KPK dijalankan terlebih dahulu untuk menyelesaikan persoalan mendasar dalam pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan akan dapat menutup defisit BPJS Kesehatan,” tegasnya. [hen/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar