Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Ini Modus Kasus DBHCT 2021 di Pamekasan

Kantor Kejari Pamekasan, Jl Raya Panglegur Pamekasan.

Pamekasan (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, secara resmi menetapkan RA sebagai tersangka perkara Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) 2021 di Pamekasan, Senin (20/6/2022). Terhadap RA, Kejari Pamekasan juga memberlakukan penahanan.

Penetapan dan penahanan RA yang notabene tercatat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pamekasan. Karena didapat ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran DBHCT 2021.

“Dalam kasus ini, tersangka meminjam bendera perusahaan dan ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa sendiri, serta memberi imbalan kepada pemilik perusahaan. Hal ini bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab tersangka sebagai PPTK,” kata Kasi Intelejen Kejari Pamekasan, Ardian Junaidi, Selasa (21/6/2022).

Fakta tersebut juga berdasar dari serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan Tim Penyidik Kejari Pamekasan, khususnya dalam beberapa bulan terakhir. “Jadi fakta hukum yang ditemukan pada tersangka sebagai PPTK, yaitu perbuatan dan alat bukti yang kuat terhadap perbuatan tersangka,” ungkapnya.

“Dalam perkara ini, tersangka dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 12 Huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dengan denda maksimal Rp 1 miliar,” jelasnya.

Kejadian tersebut tentunya mencoreng Komitmen Bupati Pamekasan, Badrut Tamam untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi selama masa kepemimpinannya. Khususnya pasca adanya pejabat di lingkungan pemerintahan yang dipimpinnya ditahan Kejari Pamekasan.

Untuk diketahui,  kasus tersebut merupakan satu dari 136 perkara yang sedang ditangani Kejari Pamekasan selama 6 bulan terakhir, yakni sejak Januari hingga Juni 2022.

Bahkan dari total sebanyak 136 perkara tersebut, lima di antaranya masih berstatus banding, serta satu kasus lainnya masih dalam proses kasasi. Termasuk perkara DBHCT, kasus rokok ilegal tanpa cukai di Kantor Bea dan Cukai, hingga perkara Dana Desa (DD). [pin/beq]


Apa Reaksi Anda?

Komentar