Hukum & Kriminal

Ini Kata Pakar Hukum Ubhara Terkait Kasus Korupsi Jasmas Surabaya

Salah satu tersangka kasus Jasmas, Ratih Rernowati saat menyerahkan diri ke Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) – Pakar hukum asal Universitas Bhayangkara (UBHARA) Djoko Sumaryanto berpendapat jika keterangan pihak-pihak terkait sangat penting dalam pengungkapan kasus korupsi Jasmas Surabaya hingga ke akarnya. Semua pihak yang dipanggil Kejari Tanjung Perak diharapkan kooperatif.

“Jadi, mereka yang dipanggil ini harus sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya dalam memberikan keterangan sesuai permintaan penyidik kejaksaan. Karena, kuncinya memang disitu. Penting itu,” ujar Djoko.

“Termasuk pula Ketua DPRD Kota Surabaya 2014-2019, Armuji, yang terakhir dipanggil menjadi saksi. Jadi, ya memang kuncinya di kejujuran keterangan mereka yang terkait itu agar bisa jelas kasus itu,” tambahnya.

Senada, pakar hukum pidana korupsi asal UNAIR Wayan Titip pun sebelumnya telah menyoroti terkait pemeriksaan Armuji. Peran dan keterlibatan anggota DPRD Jatim 2019-2024 itu menurutnya harus diusut tuntas juga.

“Kalau tahu dan ikut menerima, ya harus ditersangkakan di kasus korupsinya. Kalau hanya tahu saja, tapi tidak melaporkan nah ini bisa kena KUHP pasal 165. Pidana umum itu, bukan korupsi, karena tahu ada bagi-bagi duit tapi tidak melaporkan kepada atasannya atau penegak hukum,” tegas Wayan Titip.

“Harus diusut tuntas ini. Ikuti aliran uangnya sampai kemana, siapa yang menerima dan siapa yang tahu. Jasmas ini kan selama ini dianggap rejeki lalu dibagi-bagi begitu saja,” pungkasnya.

Sebagai informasi, enam orang tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara ini adalah anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019. Mereka yaitu Syaiful Aidy dari Partai Amanat Nasional (PAN), Dini Rijanti dan Ratih Retnowati (anggota dewan aktif), keduanya dari Partai Demokrat, Binti Rochmah dari Partai Golongan Rakyat (Golkar), Sugito dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), serta Aden Dharmawan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Meski demikian, penyidikan dugaan kasus korupsi dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Pemkot Surabaya 2016 terus berlanjut.

Terbaru, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak memintai keterangan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya periode 2014 – 2019, Armuji. [ifw/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar