Hukum & Kriminal

Ini Hasil Mediasi Terkait Konflik Petani Jeruk Selorejo Dau

Malang (beritajatim.com) – Konflik petani jeruk di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, masih terus berlanjut. Selasa (25/8/2020) hari ini, kedua belah pihak antara petani dan pemerintah desa setempat, diundang oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Ruang Anusapati, Pringgitan Pendopo Kabupaten Malang untuk mediasi. Tujuan mediasi guna mencari jalan keluar agar olemik tersebut, bisa segera terselesaikan.

Hadir dalam mediasi sejak pukul 08.30 yakni Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar, Sekretaris Daerah, Wahyu Hidayat, serta pihak-pihak terkait, pemerintah Desa Selorejo dan para petani.

Sekretaris Daerah, Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat mengatakan hasil mediasi itu pihaknya akan membentuk tim lapangan yang terdiri dari pihak Polres Malang dan Kodim 0818 Malang Batu untuk meneliti titik persoalan di lapangan.

“Tim ini saya ketuai sendiri. Tim ini nantinya berfungsi melihat permasalahan yang selama ini dikeluhkan oleh petani sekaligus yang dikeluhkan oleh pemerintah desa,” ujarnya.

Wahyu menegaskan, titik persoalan tersebut sebetulnya terletak pada unsur mekanisme yang menurut salah satu pihak tidak terpenuhi.

“Tidak ketemunya disitu. Namun secara prinsip mereka sama-sama mempunyai tujuan yang baik untuk masyarakat,” terang Wahyu.

Sementara itu, Kepala Desa Selorejo, Bambang Soponyono saat dikonfirmasi mengatakan siap dengan segala resiko dalam proses menyelesaian polemik tersebut.

“Kalau petani ada bukti-bukti silahkan ditunjukkan,” tegasnya.

Ditanya apakah pihaknya merasa menerima pembayaran uang sewa tanah itu, Bambang beralibi ada yang sudah ada yang membayar dan ada yang tidak.

“Catatannya ada, ada yang bayar ada yang tidak. Ada yang memperpanjang ada yang tidak,” bebernya.

Berbeda dengan Bambang, Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Selorejo, Purwati mengatakan sebetulnya ia bersama petani lain sepakat jika tanah tersebut dikelola oleh Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Selorejo. Hanya saja, yang selama ini ia beratkan adalah mekanisme pengelolaannya yang tidak transparan.

“Kita ini setuju dengan Bumdes, namun seharusnya seiring dengan warga petani jeruk,” tutur Purwati.

Sedangkan selama ini, Bumdes Selorejo masih dikelola oleh orang diluar Desa Selorejo sekaligus tidak ada koordinasi dengan petani jeruk Desa Selorejo.

“Dengan adanya mediasi ini, Purwati berharap jika laporan pidana yang dilayangkan ke Polres Malang oleh pemerintah desa beberapa waktu lalu dapat terselesaikan,” tegasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Pemerintah Desa Selorejo melaporkan sejumlah petani jeruk di desa Selorejo dengan alasan tanaman jeruk yang ditanam di tanah bengko bukan milik mereka. Padahal menurut pandangan para petani, sebelumnya tanah tersebut masih disewa dan belum masa sewanya juga belum habis. [yog/but[





Apa Reaksi Anda?

Komentar