Hukum & Kriminal

Ini Alasan Kejari Belum Eksekusi Terpidana Korupsi Eks Wabup Ponorogo

Kepala Kejari Ponorogo Khunaifi Alhumami(foto/Endra Dwiono)

Ponorogo (beritajatim.com) – Meski vonis hukuman sudah keluar dari Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 30 Januari 2019 lalu, terpidana kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2012-2013, mantan Wakil Bupati (wabup) Ponorogo, Yuni Widyaningsih tak kunjung dilakukan eksekusi hingga hari ini atau selang 2 tahun setelah keputusan keluar. Dengan alasan sakit, eksekusi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo terpaksa belum bisa dilakukan.

“Eksekusi badan terpidana mantan wabup belum bisa dilakukan. Sebab menurut dokter, yang bersangkutan menderita sakit jiwa atau depresi berat, dan memerlukan perawatan berkala sampai dinyatakan sehat, ” kata Kepala Kejari Ponorogo Khunaifi Alhumami, Kamis (27/5/2021).

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2107 K/ PID.SUS/2018 Tanggal 30 Januari 2019, Yuni Widyaningsih divonis 6 tahun penjara. Dengan denda sebesar Rp 200.000.000 subsider 6 bulan penjara. Selain itu Ida sapaan akrab Yuni Widyaningsih juga dihukum dengan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1.050.000.000. Meski putusan vonis keluar tanggal 30 Januari 2019, namun Kejari Ponorogo mengaku baru menerima salinan putusan tersebut pada bulan Desember 2019.

Khunaifi menjelaskan jika pihaknya belum bisa mengeksekusi Yuni Widyaningsih, sebab mantan wabup yang mendampingi bupati Amin itu mengalami depresi berat. Hal itu dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari 2 rumah sakit. Yakni rumah sakit jiwa Menur dan dari Rumah Sakit Hermina Solo. Tidak gampang percaya dari hasil pemeriksaan 2 rumah sakit itu, Kejari Ponorogo mencari second opinion rumah sakit Soeroto Ngawi. Dan hasilnya pun sama, yang bersangkutan menderita sakit jiwa atau depresi. “Kita coba cari second opinion di RS di Ngawi, hasilnya juga sama. Yang bersangkutan sakit jiwa atau depresi,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, terpidana kasus korupsi mantan wakil bupati (wabup) Ponorogo Yuni Widyaningsih, belum lama ini menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 850.010.000. Penyerahan dilakukan pada hari Selasa (25/5) siang, oleh suami terpidana kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo bertempat di aula kantor Kejari Ponorogo.

“Usai menerima uang pengganti itu, kami langsung setorkan ke Kas Daerah melalui bank BRI Cabang Ponorogo,” kata Kepala Kejari Ponorogo Khunaifi Alhumami.

Khunaifi menjelaskan Ida harus menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1.050.000.000. Namun, dalam penyerahan pada Selasa lalu itu hanya Rp. 850.010.000. Sebab kekurangan sisanya Rp 200.000.000 itu, diambilkan dari barang bukti yang disita dulu dalam penyelidikan.

“Jadi dulu waktu penyelidikan, kami sudah menyita barang bukti uang Rp 200.000.000. Sehingga yang bersangkutan tinggal membayar kekurangannya Rp 850.000.000. Ada tambahan uang senilai Rp 10.000 itu untuk membayar biaya persidangan,” katanya. (end/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar