Hukum & Kriminal

Ibu dan Pembantu Mantan Bupati Mojokerto Turut Diperiksa KPK

Hj Fatimah (baju batik), ibu kandung mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) usai menjalani pemeriksaan KPK di Mapolresta Mojokerto, Rabu (22/1/2020). [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus yang menjerat mantan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP). Di hari kedua, ibu hingga pembantu bupati dua periode ini yang diperiksa.

Pemeriksaan hari kedua, Rabu (22/1/2020), lembaga anti rasuah ini masih memeriksa sejumlah saksi di Aula Wirapratama Polresta Mojokerto. Sejumlah saksi diperiksa terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Mojokerto, MKP. Ibu MKP, Hj Fatimah datang didampingi dua orang pembantu dan salah satu kerabat MKP.

Selama hampir 3,5 jam, ibu kandung MKP ini menjalani pemeriksaan penyidik KPK. Dengan mengenakan batik warna biru, hijab putih serta masker penutup wajah, Hj Fatimah keluar dari ruang pemeriksaan sekira pukul 15.52 WIB bersama dengan satu kerabatnya.

Menurut sumber, pemeriksaan Hj Fatimah berkaitan dengan kasus TPPU yang kini menjerat putranya sebagai tersangka. Menyusul adanya indikasi aliran uang ke sejumlah perusahaan keluarga MKP, Musika Grup. Hj Fatimah di perusahaan tersebut disebut-sebut menjabat sebagai komisaris.

“Bu Fatimah itu Komisaris Musika Grup, perusahaan keluarga MKP. Benar itu. MKP memberikan tender ke kontraktor, tapi kalau tidak mau mengambil bahan dan alat dari perusahaannya, ya tidak akan dapat kerjaan. Maka itu, banyak aliran dana yang masuk ke Musika Group. Perusahaan itu memang dikelola keluarga MKP,” ujar sumber.

Sejumlah wartawan yang berusaha meminta konfirmasi Hj Fatimah tak dapat berbuat banyak, ini lantaran pasca menjalani pemeriksaan penyidik KPK, ia enggan untuk memberikan keterangan. Ia memilih diam dan justru mempercepat langkahnya menuju ke mobil yang berada di lokasi parkir Mapolresta Mojokerto.

MKP disangkakan melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. MKP dinyatakan bersalah dalam kasus gratifikasi pembangunan menara telekomunikasi milik PT Tower Bersama Group dan PT Protelindo di Mojokerto.

MKP terbukti menerima hadiah gratifikasi sebesar Rp 2,750 miliar. Dalam sidang vonis pada, Senin (21/1/2019) lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman 8 tahun kurungan penjara. MKP juga didenda sebesar Rp 500 juta subsider kurungan selama 4 bulan, serta harus mengembalikan uang suap sebesar Rp 2,750 miliar

Dalam pemeriksaan tim penyidik KPK di hari kedua tersebut, juga tampak mantan pejabat Pemkab Nganjuk. Mantan Plt Kepala Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Nganjuk, diperiksa dalam kasus TPPU yang menjerat dengan tersangka Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman.[tin/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar