Hukum & Kriminal

Hakim Tolak Provisi Kuasa Hukum Sekda Pemkab Gresik

Gresik (beritajatim.com) – Babak awal gugatan praperadilan antara tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik, Andhy Hendro Wijaya melawan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, dilakukan di ruang sidang Chandra Pengadilan Negeri (PN) setempat dengan hakim tunggal Rina Indrajanti, Jumat (1/11/2019).

Sidang praperadilan ini dengan agenda pembacaan materi praperadilan. Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon Hariadi SH untuk membacakan di ruang sidang. Namun, kuasa hukum pemohon menganggap materi sudah dibacakan. Dia hanya mempertegas bahwa pemohon dalam hal ini meminta provisi kepada hakim untuk memberikan putusan sela agar penyidik tidak melakukan pemanggilan, atau pemeriksaan selama proses praperadilan.

“Mohon maaf permohonan Anda saat ini tidak bisa kami kabulkan. Sekarang kita fokus pada materi pokok praperadilan. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka itu adalah kewenangan dari penyidik,” ujar Hakim Rina Indrajanti.

Sementara itu, dari termohon yakni Kejari Gresik diwakili empat jaksa. Yakni, Kasi pidsus Dymas Andji Wibowo, Hesti, Ngurah dan Alifin. Sebelum sidang praperadilan dimulai, mereka meminta Hakim agar hakim menolak praperadilan karena legal standingnya tidak jelas.

“Kami mempertanyakan legal standing dari pemohon untuk mengajukan permohonan praperadilan. Kita semua tahu bahwa tersangka dalam hal ini telah mangkir dan melarikan diri. Bahkan, panggilan penyidik baik sebagai saksi maupun tersangka tidak pernah diindahkan oleh pemohon,” ungkap Alifin N Wanda.

Alifin menambahkan, mengacu pada ketentuan SEMA nomor 01 tahun 2018, tersangka yang melarikan diri atau DPO tidak diperbolehkan mengajukan praperadilan. “Dari ketentuan itu sudah jelas tidak boleh ada praperadilan,” imbuhnya.

Sidang yang berlangsung kurang dari satu jam itu akhirnya ditunda Senin depan dengan agenda jawaban materi gugatan termohon yakni Kejari Gresik. [dny/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar