Hukum & Kriminal

Diklaim Salah Eksekusi

Hakim PN Surabaya Lakukan Sidang Pemeriksaan Setempat

Surabaya (beritajatim.com) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Maxi Sigarlaki melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) di Jalan Jemursari Selatan V No 15 dan 15 A. Sidang PS ini guna memastikan dalil pemohon bahwa adanya kesalahan eksekusi yang dikakukan tim Juru Sita Panitera PN Surabaya pada 21 Februari 2019 lalu.

Dalam sidang PS ini turut dihadiri penasehat hukum pemohon, Tugianto Lauw dan Tri Widodo. Sementara dari pihak termohon dihadiri Pintardjo Soeltan Sepoetro dan penasehat hukumnya Sunarno Edi Wibowo, serta tiga petugas dari BPN Surabaya.

Di lokasi sidang PS, hakim Maxi Sigarlaki sempat berbeda pendapat dengan termohon. Menurut Maxi, obyek tanah sertifikat No 1756/1858 yang dimohonkan PS tersebut menang ditingkat PTUN Surabaya. Sebaliknya dari pihak termohon PS bersikukuh bahwa obyek tanah sertifikat No 1756/1758 sudah kalah di tingkat banding, kasasi maupun Mahkamah Agung.

“Didalam pembuktian, putusan Pengadilan Negeri Surabaya didalam pertimbangannya tidak ada putusan pengadilan tinggi TUN, putusan MA TUN dan PK TUN,” jelas Maxi, Selasa (18/2/2020).

Dalam sidang hakim juga sempat meminta BPN untuk mencocokan buku tanah sertifikat No. 53/150 dan sertifikat No 1756/1758, sebab menurut BPN Surabaya dalam buku tanah, untuk sertifikat 1756/1758 sudah ada SK pembatalan. “Kalau data kita yang 150 sama 53 ada. Sedangkan yang 1756/1758 belum ketemu,” jawab petugas BPN Surabaya.

Sempat terjadi perdebatan antara pihak Pemohon dengan pihak Termohon saat BPN Surabaya diminta untuk melakukan pengukuran tanah. Pasalnya, pihak pemohon menemukan fakta bahwa luas tanah sertifikat 150/53 tersebut luasnya sekitar 2000an meterpersegi. “Ayo kita ukur, tanah kalian klaim ini luasnya 2000-an,” pinta penasehat hukum pemohon.

Melihat situasi ini, hakim Maxi segera menengahi dengan mengatakan bahwa nanti akan dibuktikan. “Ndak-ndak, nanti kita lihat bukti saja, sebab dalam buku tanah nanti terlihat jelas batas-batasnya. Sertifikat semua ada. Di dalam buku tanah ada riwayat sertifikat. Jelas ada,” tandas Maxi.

Setelah melihat beberapa sudut obyek permohonan, mengakihiri sidang PS di Jalan Jemursari Selatan, hakim Maxi Sigarlaki memberikan waktu penundaan sidang sampai 3 Maret 2019 dengan agenda memberikan kesempatan pada masing-masing pihak untuk mengajukan tambahan bukti, sekaligus menyampaikan kesimpulan.

Ditemui seusai PS, Maxi Sigarlaki menyatakan bahwa tujuan PS ini hanyalah untuk membuat terang persoalan adanya kesalahan eksekusi pada tanah di Jalan Jemursari Selatan V No 15 dan 15 A yang letaknya berdampingan.

“Tujuannya membuat terang, supaya jelas batas-batasnya. Majelis juga ingin melihat secara de facto apakah bukti-bukti yang dipegang para pihak sudah sesuai dengan fakta di lapangan. Termasuk penguasaan fisik dan yuridisnya. Sebab dalil pemohon khan salah eksekusi,” terang Maxi.

Sementara penasehat hukum pemohon eksekusi, Tugianto Lauw menegaskan bahwa PS itu diperlukan karena Sertifikat No. 53 dan No 150 sebetulnya luasnya hanya 1.243 meterpersegi, tapi yang dieksekusi oleh PN Surabaya waktu itu luasnya 2.283 meterpersegi.

“Jadi ada kelebihan. Makanya harus dilakukan pengembalian batas-batas letak persilnya seperti semula,” ujar Tugianto Lauw, di lokasi PS.

Menurut Tugianto, sengketa antara Sertifikat No. 53/150 dengan Sertifikat No. 1756/1758 haruslah ada kejelasan. Sebab dasar pembelian Kliennya untuk Sertifikat No. 1756/1758 didapat dari pembeli awal dari Sertifikat induk No. 44.

“Sedangkan untuk sertifikat Pintardjo yakni No. 53/150 dasar pembeliannya dari orang lain dan bukan dari Sertifikat Induk No. 44,” tandasnya. [uci/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar