Hukum & Kriminal

Hakim PN Bojonegoro Tolak Eksepsi Dugaan Pemalsuan Surat Akta Tanah

Foto ilustrasi

Bojonegoro (beritajatim.com) – Sidang Eksepsi kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah dengan terdakwa Kunardi yang juga seorang Penasehat Hukum (PH) Warga Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan para saksi korban.

Terdakwa yang juga mengajukan pengalihan status tahanan rutan menjadi tahanan rumah juga masih dalam proses pertimbangan. Saat sidang berlangsung, terdakwa yang juga merupakan PH tak tanggung-tanggung didampingi lima PH sekaligus.

Sementara, ketiga korban tersebut bernama Puji Astutik, Hartinah, dan Guntur. Mereka merupakan tetangga terdakwa, sama-sama warga Desa Kunci Kecamatan Dander. Ketiga korban itu telah membeli dan menggarap sawah yang mana sertifikatnya atas nama Sastrosentono.

Satu sertifikat tanah itu sudah dibagi jadi tiga, namun sertifikat belum dipecah menjadi tiga. Karena warga kampung menjunjung tinggi asas saling percaya. Namun, ternyata sekitar 2012 silam, salah satu ahli waris tanah itu Riyanto datang ke tempat terdakwa dengan tujuan minta solusi cara mendapatkan pinjaman dengan jaminan sertifikat.

Rencananya uang pinjaman itu dijadikan modal, kemudian Riyanto menyerahkan sertifikat atas nama Sastrosentono kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan para petugas di berbagai bank dan sempat mencoba memasukkan permohonan pinjaman di bank, namun ditolak karena penjamin sudah lanjut usia.

“Karena lama tidak ada kelanjutannya kemudian Riyanto meminta sertifikat tersebut dari terdakwa namun berdalih sertifikat ketlisut /klibet (lupa menaruh di mana), kemudian selang beberapa tahun, pada 2018 itu tanahnya dieksekusi oleh bank dan sudah balik nama atas nama terdakwa,” jelas Penasehat Hukum (PH) para korban, Jasmadi, Rabu (2/10/2019).

Salah seorang saksi korban bernama Hartinah, warga Desa Kunci Kecamatan Dander masih sangat emosional ketika menceritakan kasus yang ia hadapi. Tanah berupa sawah yang ia garap sejak 2004 itu tiba-tiba dieksekusi oleh bank pada 2018 lalu.

Tak disangka ternyata sertifikat tanah itu sudah dibalik nama oleh seorang pengacara yang juga tetangganya sendiri bernama Kunardi. Ia dulu beli sepetak tanah itu seharga Rp 7,5 juta dari si pemilik sertifikat tanah yang induk atas nama Sastrosentono. Perjuangan menabung uang dengan berkerja sebagai buruh di luar Jawa bahkan Malaysia tiba-tiba dirampas begitu saja.

“Saya ini hanya orang kecil, dulu gaji saya hanya Rp 25 ribu per bulan jadi buruh pindah-pindah hingga pernah juga merantau ke luar Jawa maupun Malaysia, lalu akhirnya tabungan saya bisa beli sepetak tanah tersebut tiba-tiba dieksekusi,” jelasnya ketika di teras Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, kemarin.

Hartinah tak sendirian, ia bersama rombongan saksi korban kasus dugaan pemalsuan surat akta tanah berupa sawah seluas 4.282 meter persegi di Desa Kunci Kecamatan Dander. Mereka hadir di PN Bojonegoro ingin mendengarkan putusan sela oleh majelis hakim.

Salah satu korban lainnya, Puji Astutik juga merasakan hal yang serupa. Rasa sedihnya tak terbendung kala harus berhadapan dengan kasusnya tersebut. Keluarga Puji Astutik juga membeli sepetak tanah milik Sastrosentono sebelum Hartinah, sekitar 2002. Ia membelinya seharga Rp 4 jutaan. Ia sangat berharap keadilan bisa ditegakkan. “Kami semua sedih dan kaget mas, tiba-tiba tanah kok disita,” katanya.

PH para korban, Jasmadi menerangkan, kasus yang sedang dihadapi para korban terbilang menyedihkan. Sebab, sebanyak tiga korban itu merupakan keluarga yang kurang mampu. Bahkan, dua dari tiga korban itu anaknya penyandang disabilitas. Ketiga korban tersebut menuntut keadilan, karena terdakwa yang sekaligus berprofesi sebagai pengacara bernama Kunardi, warga Desa Kunci Kecamatan Dander diduga melakukan pemalsuan surat akta tanah.

“Karena imbasnya dari dugaan pemalsuan surat itu, tanah yang digarap dan dimiliki tiga korban itu telah dieksekusi oleh bank,” terangnya.

Namun, ternyata sekitar 2012 silam, salah satu ahli waris tanah itu Riyanto datang ke tempat terdakwa dengan tujuan minta solusi cara mendapatkan pinjaman dengan jaminan sertifikat. Rencananya uang pinjaman itu dijadikan modal, Kemudian Riyanto menyerahkan sertifikat atas nama Sastrosentono kepada terdakwa.

Selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan para petugas di berbagai bank dan sempat mencoba memasukkan permohonan pinjaman di bank, namun ditolak karena penjamin sudah lanjut usia.

“Karena lama tidak ada kelanjutannya kemudian Riyanto meminta sertifikat tersebut dari terdakwa namun berdalih sertifikat ketlisut /klibet (lupa menaruh di mana), kemudian selang beberapa tahun, pada 2018 itu tanahnya dieksekusi oleh bank dan sudah balik nama atas nama terdakwa,” jelasnya.

Salah satu tetangga korban yang ikut mengawal kasus tersebut hingga ke persidangan bernama Palti Aritonang menceritakan, bahwa hanya dua korban yang hadir di persidangan kemarin. Hanya Hartinah dan Puji Astutik, sedangkan Guntur berhalangan hadir. Lalu terkait dua korban yang anaknya penyandang disabilitas ialah Puji Astutik dan Guntur.

Kasus tersebut dikawal bersama-sama warga Desa Kunci, karena memang kondisi ketiga korban kurang mampu. “Sekitar 40 warga Desa Kunci bersolidaritas patungan untuk mengawal kasus ini, uang yang dikumpulkan dari warga itu digunakan untuk ketiga korban tersebut,” tutur Palti.

Proses pengumpulan bukti memakan waktu satu tahun, sejak tanah tersebut dieksekusi oleh pihak bank. Palti, sapaan akrabnya, ingin majelis hakim bisa memberikan keadilan kepada ketiga korban. Karena ketika tahu terdakwa didampingi oleh banyak PH, para korban merasa pesimistis. Tetapi, Palti bersama warga Kunci lainnya akan optimistis dan terus memperjuangkannya.

Sementara itu, PH terdakwa, Sunaryo Abumain mengatakan pihaknya akan mengikuti proses hukum yang berlangsung. Terkait alih status tahanan masih dalam pertimbangan, pihaknya tentu berharap permohonan tersebut dikabulkan. Pria yang akrab disapa Mbah Naryo itu mengungkapkan bahwa status terdakwa juga sebagai sekretaris Perkumpulan Pengacara Indonesia (Perari) Bojonegoro.

Organisasi tersebut memang diketuai oleh Mbah Naryo, tetapi ia masih menunggu status terdakwa berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Jadi belum ada sikap yang diambil oleh Perari Bojonegoro. Ia juga masih menunggu petunjuk dari DPP Perari. “Kalau sudah ada keputusan inkrah, ya kami akan meminta petunjuk kepada DPP (Perari) untuk bersikap,” pungkasnya. [lus]





Apa Reaksi Anda?

Komentar