Hukum & Kriminal

Gugatan Rp 3,9 Miliar Ditolak Majelis Hakim, Pemilik Rumah Ini Bernafas Lega

Gresik (beritajatim.com) – I Yin Stanley hanya bisa bernafas lega. Pemilik rumah tipe Beverly di Perumahan The Menganti blok I/06 Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Gresik, tersebut matanya berkaca-kaca saat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Gresik Eddy menolak gugatan Rp 3,9 miliar yang diajukan developer PT Agung Karya Sejahtera Makmur (AKSM) pada persidangan perdata yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Gresik, Rabu (22/01/2020).

Dalam putusannya, majelis hakim menilai bahwa tergugat yakni I Yin Stanley pemilik rumah type Beverly yang membangun pagar dirumahnya sendiri dinilai tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

“Tergugat sesuai akte jual beli merupakan pemilik rumah sah, beralamat di Perum The Menganti blok I No.06 Desa Hulaan, Menganti. Tidak ada dasar hukum yang mengikat, ketika tergugat melakukan pembagunan pagar rumahnya dengan tujuan untuk keamanan dan kenyamanan. Gugatan dari The Menganti seluruhnya ditolak, ” ujar Eddy saat membacakan putusan.

Lebih lanjut dia menjelaskan, dalam amar putusannya. Pemilik rumah berhak untuk melakukan renovasi pembangunan pagar, dan tidak ada alasan rasional pihak pengembang atau penjual perumahan untuk mengatur pemilik rumah karena statusnya sudah beralih ketika terjadi proses jual beli.

Majelis hakim juga menolak gugatan ganti rugi sebesar Rp 3.9 miliar karena gugatan tidak mendasar dan tidak memiliki aturan yang mengikat.

“Menolak gugatan seluruhya dari penggugat dan menyatakan bahwa tergugat sebagai pemilik sah rumah yang beralamat di The Menganti Blok I No. 06, Desa Hulaan Kecamatan Menganti,” ujar Eddy.

Usai sidang kuasa hukum penggugat, PT AKSM selaku pengembang Perumahan The Menganti, Eko Juniarso menuturkan, bahwa majelis hakim hanya berpedoman pada jual beli yakni ditekankan pada peralihan hak status kepemilikan dan mengkesampingkan SPR (Surat Pemesanan Rumah).

“Kami sebenanrnya berniat ada penyamarataan konsep bangunan rumah dengan tidak mengubah bentuk rumah. Sebenarnya kami perbolehkan pemilik rumah untuk melalukan renovasi akan tetapi harus mendapat izin dari pengembang,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan Eko, atas putusan iki pihaknya masih pikir-pikir untuk langkah hukum selanjutnya, apakah menerima atau banding.

“Kami segera komunikasikan dengan klien dulu,” paparnya.

Sementara itu, kuasa hukum tergugat Adi Cipta Nugraha mengatakan bahwa pihaknya bersyukur majelis hakim memutus perkara ini memenuhi rasa keadilan pada kliennya.

“Majelis hakim sependapat dengan kami bahwa tidak ada aturan yang mengikat mengenai larangan renovasi rumah karena sudah beralih status kepemilikannya. SPR yang menjadi tolak ukur atas larangan renovasi tanpa izin pun dinyatakan tidak sah oleh majelis hakim,” katanya.

Masih menurut Adi, terkait untuk gugatan rekovensi majelis hakim hakim hanya mengabulkan terkait sahnya akte jual beli antara penggugat dan tergugat.

“Mengenai gugatan rekovensi hanya status sahnya jual beli yang dikabulkan, akan tetapi untuk gugatan materi belum dikabulkan,” tandasnya. (dny/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar