Hukum & Kriminal

Gugatan Ditolak PHI Surabaya, Kuasa Hukum Akan Kasasi

Foto ilustrasi.

Surabaya  (beritajatim.com) – Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Surabaya yang diketuai Slamet Riadi menolak gugatan mantan Sales Director PT LGEI, Budi Setiawan, Kamis (4/3/2021).

Sunarno Edy Wibowo langsung menyatakan kasasi, Bowo, sapaan advokat dari Kantor Advokat & Penasehat Hukum, Wibowo & Partner menyatakan akan terus memperjuangan hak dari kliennya.

“Kita akan berjuang keras di tingkat kasasi. Karena kita menganggap putusan hakim mengada-ada. Kenapa kita melakukan gugatan perselisihan hak karena ketika melakukan mediasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya kita menolak semua anjuran itu,” tegasnya.

Senada, Budi menyatakan akan terus memperjuangan apa yang menjadi haknya. “Kalau saya menyerah artinya saya menerima dan membenarkan tindakan sewenang-wenang dari perusahaan,” ucapnya yakin.

Sementara itu dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan eksepsi dari tergugat PT LGEI  dan menolak gugatan dari penggungat tidak dapat diterima.

“Menerima eksepsi dari tergugat, mengingat gugatan yang dilakukan pihak penggugat tidak singkron dengan anjuran dari mediator dalam hal ini Disnaker Surabaya,” jelasnya.

Lanjut Hakim Slamet menyatakan gugatan tergugat dalam perkara No. 91/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Sby adalah Gugatan Perselisihan Hak. Padahal anjuran dari Disnaker Surabaya adalah Perselisihan Kepentingan.

“Gugatan Penggugat kabur atau abscuur libel. Sudah jelas dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) huruf a UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI),” jelasnya.

Budi merasa aneh dengan pertimbangan Hakim Slamet, karena apabila Anjuran Mediator yang berlaku untuk apa disediakan upaya hukum ke PHI? Lagi pula mediator dalam memberikan anjurannya lebih banyak untuk mengupayakan tercapainya perdamaian, sehingga bukan masalah salah dan benar yang utama, berbeda apabila penyelesaian yang dipilih pada saat di Disnaker adalah Arbitrase dimana putusannya adalah salah dan benar.  PHI dimaksudkan untuk memeriksa kebenaran materilnya, lah kok Hakim merujuk ke Mediator?

Budi menyatakan, bahwa perkaranya jelas adalah perselisihan hak, karena Budi sangat keberatan dan dirugikan dengan adanya SP3 dan dilanjutkan dengan Demosi. Bagaimana bisa Hakim Slamet menyatakan masalah SP3 dan Demosi adalah perselihan kepentingan?  Kemudian pensiun dini saya sudah disetujui tetapi sampai saat ini tidak dibayar karena saya tidak mau menandatangani perjanjian yang disodorkan Perusahan kepada saya, karena isinya memberatkan dan mengekang hak asasi saya, seperti saya tidak boleh bekerja pada perusahaan kompetitor LGEI.

Ini jelas adalah masalah hak saya, menurut UU 13 tahun 2003 saja memuat sanksi pidana kepada Perusahaan apabila tidak membayar uang pensiun saya, baca pasal 184. Oleh karena itu saya akan berjuang, dan sedang mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum pidana tersebut.

Sebelumnya, Budi Setiawan menggugat PT LGEI sebesar Rp 15,6 miliar pasca disetujuinya pensiun dini dari perusahaan. Warga Surabaya ini terpaksa melayangkan gugatan menyusul pesangonnya yang masih ditahan pasca mengundurkan diri dari perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan produk elektronik untuk kebutuhan rumah tangga ini. (ted)



Apa Reaksi Anda?

Komentar