Hukum & Kriminal

Graha Astranawa Dieksekusi, Ini Kata Cak Anam

Surabaya (beritajatim.com) – Pasca penetapan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya perihal eksekusi Gedung Astranawa, pihak Polrestabes Surabaya telah mempertemukan dua pihak yang bersengketa, yakni DPW PKB Jatim (pemohon eksekusi) dan Choirul Anam alias Cak Anam (termohon eksekusi), Senin (28/10/2019) hari ini.

Pertemuan untuk sosialisasi pra eksekusi yang dilakukan di ruang rapat Satbinmas Polrestabes Surabaya tersebut, berlangsung akrab dan penuh kekeluargaan.

“Intinya, kami ingin Kota Surabaya tetap kondusif,” kata Wakasat Binmas Polrestabes Surabaya, Kompol Slamet Sugiharto.

Hadir dalam sosialisasi tersebut Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, Kabag Hukum Polrestabes Surabaya, Kapolsek Gayungan, Danramil Gayungan, perwakilan Camat Gayungan, Lurah Menanggal, serta kuasa hukum PKB dan kuasa hukum Cak Anam.

Hasil sosialisasi pra eksekusi, pemohon menginginkan agar pelaksanaan eksekusi tetap dilaksanakan sesuai dengan penetapan PN Surabaya.

Sebaliknya, termohon menghendaki agar PN Surabaya menjalankan eksekusi sebagaimana perintah hakim.

Khususnya terlebih dahulu menghukum YKP Kota Surabaya, menyerahkan obyek sengketa dan menerbitkan buku angsuran atas nama PKB.

Selain itu, menjadi berkewajiban kepada pihak YKP untuk menyerahkan bukti kepemilikan berupa empat Surat Tanda Hak Milik (STHM) yang merupakan obyek perjanjian kepada Cak Anam.

Terkait penyerahan tempat STHM obyek perjanjian, disertakan surat keterangan resmi dari YKP Surabaya dalam kaitan perjanjian akta 128 yang telah dinyatakan batal oleh putusan Perkara 86/Pdt.G/2016/PN.Sby.

Cak Anam sendiri tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi pra eksekusi tersebut, karena alasan kesehatan dan telah berkirim surat ke Kapolrestabes.

Dia memberi mandat khusus kepada para penghuni kompleks Graha Astranawa bersama kuasa hukum.

“Saya apresiasi kepada Kapolrestabes, karena polisi ternyata tetap berperan sebagai pengayom rakyat, setelah dijelaskan oleh kawan-kawan hasilnya seperti itu,” katanya.

“Jadi, saya menghargai setinggi-tingginya terhadap polisi, karena mengayomi masyarakat demi kondusifitas Surabaya,” imbuh mantan ketua DPW PKB Jatim selama dua periode tersebut.

Tapi dengan permasalahan seperti ini, kata Cak Anam, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) atau PKB secara institusi seharusnya mengerti kalau bukan pemilik.

“Ini satu-satunya bukti kepemilikan PKB. Surat persetujuan Walikota Surabaya (Sunarto Sumoprawiro) No 024/VIII/YKP/SP/2000,” katanya

“Tapi di sini ditunjukkan tanah ini terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut. Lho, ini (lokasi Astranawa), Kecamatan Gayungan. Wilayah beda, kok mau dieksekusi dengan dasar ini,” tandasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum PKB, Otman Ralibi saat dikonfirmasi menegaskan, pertemuan di Polrestabes Surabaya tersebut sebatas sosialisasi pra eksekusi.

“Itu sosialisasi, intinya kan akan dilaksanakan eksekusi. Bahwa itu sebenarnya jalan terakhir yang ditempuh setelah mediasi tidak terlaksana. Mediasi itu kan sudah jauh sebelum sidang, dilakukan jauh-jauh hari,” paparnya.

Bahkan saat dipertemukan di pengadilan lewat aanmaning, pihak Cak Anam sudah diberi tahu kalau Astranawa akan dieksekusi. (tok/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar