Hukum & Kriminal

Kasus TPPU Bupati MKP

Giliran Kepala DPMPTSP Kota dan Kabupaten Mojokerto Diperiksa KPK

Kepala DPMPTSP Kota dan Kabupaten Mojokerto usai menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK di lantai II Aula Wira Pratama Polresta Mojokerto. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Dua Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten dan Kota Mojokerto diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemanggilan keduanya terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP).

Keduanya dipanggil penyidik lembaga antirasuah terkait usaha-usaha yang dimiliki mantan Bupati Mojokerto dua periode tersebut dan Bantuan Keuangan (BK) desa yang diterima sejumlah desa. Keduanya diperiksa bersama sejumlah pejabat lainnya yakni, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Dyan Anggrahini Sulistyowati.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto Susantoso dan Kepala Desa Petak, Kecamatan Pacet Supoyo. Keduanya menjalani pemeriksaan di lantai II Aula Wira Pratama Polresta Mojokerto.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Mojokerto, Abdulloh Muhtar mengatakan, ia datang ke Mapolresta Mojokerto untuk memenuhi panggilan KPK terkait perizinan usaha-usaha milik mantan Bupati Mojokerto. “Permintaan data tentang usaha-usaha yang ada kaitannya dengan Pak MKP,” ungkapnya, Rabu (19/2/2020).

Muhtar menjelaskan, pemeriksaan terhadap dirinya terkait perijinan usaha-usaha mantan Bupati Mojokerto, MKP. Seperti CV Musika. Hal yang sama diakui Kepala DPMPTSP Kota Mojokerto, Muhammad Ali Imron. Jika ia dipanggil dan diminta keterangan terkait dengan lima usaha yang dimiliki mantan Bupati Mojokerto, MKP.

“Iya terkait usahanya (milik MKP, red) lima perusahaan, cuman di kota kan tidak ada. Jadi kita bawakan data yang di tahun 2018, sama 2019,” tegasnya.

Sementara itu, Kades Petak, Supoyo yang memenuhi panggilan KPK kali kedua hadir bersama Ketua dan Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang kebetulan dipercaya menggarap Pembangunan Pasar Rakyat sekaligus rest area Mojo Kembangsore Park (MKP). Salah satu desa yang berada di Kecamatan Pacet ini mendapat BK Desa senilai Rp11 miliar lebih. “Ini tadi menyerahkan berkas terkait BK Desa,” tuturnya singkat. [tin/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar