Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Dugaan Pungli Pengurusan Alas Hak Tanah, Perangkat Desa di Sidoarjo Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara

Sidang Pungli Pengurusan Tanah

Surabaya (beritajatim.com) – Tiga orang perangkat Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dituntut hukuman penjara 1 tahun 6 bulan penjara dan denda masing-masing Rp50 juta. Ketiga perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa Klantingsari, Wawan Setyo Budi Utomo, Staf Admin Ayu Indah Lestari, dan Kepala Urusan Perencanaan, Supratono, terjerat dugaan kasus pungutan liar pengurusan alas hak tanah di Desa Klantingsari.

“Jika tidak dibayar, para terdakwa harus mengganti 2 bulan kurungan,” kata JPU Kejari Sidoarjo, Wido Utomo, membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Dalam tuntutan yang dibacakan pada Senin (4/5/2022), JPU menilai para terdakwa melanggar Pasal 11 juncto Pasal 55 KUHP Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Untuk diketahui, Kamis (7/10/2021) malam, Polresta Sidoarjo melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ayu, Supratono bersama Wawan di kediamannya. Saat itu, ketiganya sedang ditemui pemohon alas hak tanah untuk pengajan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Sejumlah barang bukti turut diamankan dalam OTT tersebut. Rinciannya, 3 unit laptop, 1 unit printer dan uang Rp80 juta.

Uang tersebut diduga merupakan hasil pungli yang dibebankan kepada 60 pemohon dari 8 RT. Para pemohon akan melakukan pengurusan alas hak tanah.

Dalam persidangan terungkap fakta pungutan liar kepengurusan alas hak tanah di Desa Klantingsari Kabupaten Sidoarjo dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya konsumsi Rp50 ribu, satu patok Rp10 ribu, hibah Rp350 ribu, waris Rp800 ribu dan 5 persen dari jual beli obyek sebidang tanah.

Uang yang didapatkan dari warga untuk kebutuhan PTSL, oleh para terdakwa dibagikan kepada relawan yang ikut membantu keadministrasian. [uci/beq]


Apa Reaksi Anda?

Komentar