Hukum & Kriminal

Dugaan Korupsi Ruislag Tanah Kas Desa, Ini Tuntutan untuk Para Pejabat Pemkot Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arif Usman dan Harwiadi menuntut pidana berbeda pada tiga terdakwa korupsi pelepasan aset Pemkot Surabaya melalui proses tukar guling (ruislag). Mereka adalah mantan Sekkota, Muhamad Jasin, Mantan Kabag Pemerintahan, Sugijanto, dan Lukman Jakfar selaku Direktur Operasional PT Abadi Purna Utama (APU).

Terdakwa M Jasin dan Sugijanto dituntut 1,6 tahun penjara, denda Rp 50 juta, subsider 1 bulan kurungan. Sedangkan terdakwa Lukman Jakfar dituntut lebih berat, yakni 3,6 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ketiga terdakwa tersebut dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider.

Atas tuntutan ini, ketiga terdakwa akan mengajukan nota pembelaan.

“Sidang hari ini dinyatakan selesai, dan dilanjutkan satu minggu lagi dengan agenda pembacaan nota pembelaan,” ucap hakim Hisbullah sembari mengetukan palu sebagai tanda berakhirnya persidangan.

Diberitakan sebelumnya, ketiga terdakwa tersebut terlibat tukar guling (pelepasan) sebuah bekas tanah kas desa (BTKD) di Kelurahan Manyar Sabrangan, Surabaya yang merugikan Pemkot Surabaya sebesar Rp 8 miliar.

Kerugian tersebut berasal dari selisih luas lahan yang ditukar gulingkan berdasarkan audit BPK RI.  Dimana seharusnya PT APU menyediakan tanah pengganti kepada Pemkot Surabaya seluas 90 ribu meter persegi yang terletak di Kelurahan Keputih, Surabaya tapi kenyataanya hanya diganti lahan seluas 82 ribu meter persegi, sebagaimana sesuai dengan berita acara serah terima nomor : 593/048/402.01.02/2001 tanggal 5 Januari 2001.

Dari hasil audit tersebut, diketahui jika pelepasan BTKD itu bertentangan dengan Keputusan Kelurahan Manyar Sabrangan No.5 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 143/8296/013/1999, tanggal 27 Juli 1999. Sehingga, pelaksanaan Ruislaq itu tidak sesuai dengan Pasal 9 Permendagri Nomor 1 Tahun 1982

Kasus korupsi ini diusut oleh Polrestabes Surabaya. Kasus ini sejatinya telah meyerat 8 orang tersangka termasuk Wali Kota Sunarto dan 4 Pejabat PT APU.

Namun kasus Sunarto dan 4 Pejabat PT APU di SP3 lantaran mereka telah meninggal dunia. [uci/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar