Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Dugaan Korupsi BOP Covid-19 bagi TPQ, Pihak Terdakwa Ungkap Banyak Kejanggalan

Surabaya (beritajatim.com) – Banyak kejanggalan terungkap dalam persidangan dugaan korupsi pemberian dana bantuan operasional pendidikan berupa pembelian alat pelindung diri (APD) Covid 19 yang mendudukkan Sodikin selaku pimpinan FKPQ Kabupaten Bojonegoro.

Tak sedikit saksi dalam persidangan yang mengaku ditekan Jaksa Penyidik saat menjalani pemeriksaan. Bahkan ada yang mengaku akan ditembak dan digantung. Namun, semua itu seakan hanya angin lalu.

Majelis hakim yang memimpin persidangan ini memang pernah memerintahkan Jaksa Penyidik yang melakukan pengancaman untuk datang ke persidangan guna dilakukan konvrontir, namun yang datang justeru jaksa Marindra. Padahal, saksi menyebut yang melakukan intimidasi adalah Edward Nabaho.

Pun juga terkait pembelian alat prokes yang menurut para saksi terlampau mahal.

Terkait hal itu, Johanes Dipa Widjaja kuasa hukum Terdakwa menyatakan, seharusnya jaksa mengungkap dugaan korupsinya itu dari pembelian alat-alat prokes melalui PT. Arta Teknik dan PT. Cahaya Amanah NF.

Lalu, yang membuat penasehat hukum terdakwa heran dan bertanya-tanya adalah tentang isi dakwaan penuntut umum, dimana dalam dakwaan itu disebutkan bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut telah memperkaya diri sendiri dan Khotimatus Sa’adah, Suyuti dan Zainal Ma’arif.

“Khotimatus Sa’adah, Suyuti dan Zainal Ma’arif ini siapa? Orang-orang ini tidak pernah dihadirkan penuntut umum di persidangan,” tegas Johanes Dipa.

Lalu, lanjut Johanes Dipa, masalah kerugian negara sebagaimana dicantumkan dalam surat dakwaan penuntut umum juga berbeda.

Di halaman depan disebutkan, kerugian negara adalah Rp. 957 juta, namun pada bagian belakang surat dakwaan disebutkan Rp. 1,007 miliar.

Johanes Dipa kemudian menyatakan, penuntut umum harus membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Namun yang terjadi adalah, nampak sekali jika perkara ini dipaksakan naik ke persidangan.

Dengan mencermati kesaksian para saksi yang sudah dihadirkan dipersidangan dan melihat isi dakwaan yang tidak konsisten itu, Johanes Dipa menduga, ada tindakan dugaan korupsi yang lebih besar, namun ditutup-tutupi, sedangkan yang tidak tahu menahu malah dikorbankan.

Terpisah, Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Edward Nabaho mengatakan, saat ini pihaknya belum melakukan pengembangan materi perkara lain terhadap kasus dugaan korupsi bantuan operasional pendidikan (BOP) Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2020 selama pandemi Covid-19 yang sedang ditanganinya.

Kasus tersebut saat ini sudah masuk proses persidangan dengan agenda menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa. Dalam kasus tersebut, Kejaksaan menetapkan satu terdakwa yakni, Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Quran (FKPQ) Kabupaten Bojonegoro Sodikin (45) Warga Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro.

“Kami fokus mengikuti proses persidangan,” ujar Edward Nabaho saat ditemui di Kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Senin (14/3/2022).

Disinggung soal adanya dugaan pembelian alat pelindung diri (APD) yang nilainya terlalu tinggi dari penyedia barang, pihaknya enggan berkomentar. Dalam kasus ini, pembelian APD dilakukan diantaranya melalui PT Artha Teknik Indonesia dan PT Cahaya Amanah NF. [lus/uci/but]

 


Apa Reaksi Anda?

Komentar