Hukum & Kriminal

Dugaan Korupsi Bojonegoro, Dirut CV Bhadra Diberi Hak Hadirkan Saksi Meringankan

Tersangka dugaan kasus korupsi peningkatan Jalan Taji - Bakalan, Kecamatan Tambakrejo saat digelandang ke Lapas Bojonegoro, kemarin malam.

Bojonegoro (beritajatim.com) – Tersangka dugaan kasus korupsi pengerjaan peningkatan Jalan Taji – Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Direktur Utama CV Bhadra Raya, asal Kabupaten Sidoarjo, Ir Bambang Sigit Minggarjono masih berpikir untuk menghadirkan saksi yang meringankan.

“Tersangka sudah diberi hak untuk menghadirkan saksi yang bisa meringankan, tetapi masih pikir-pikir lagi,” ujar Penasehat Hukum tersangka yang ditunjuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Mustain, Selasa (21/7/2020).

Mustain menjelaskan, pihaknya saat ini belum melakukan komunikasi secara intens dengan tersangka. Menurutnya, tersangka dalam proses ini akan menunjuk kembali penasehat hukumnya sendiri. “Tersangka akan menunjukkan kuasa hukumnya sendiri, jadi belum komunikasi lebih dalam,” jelasnya.

Sekadar diketahui, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Bambang Sigit sebelumnya diperiksa penyidik dengan status saksi. Baru pada sore hari, penyidik kemudian menetapkan menjadi tersangka. Penetapan tersangka itu setelah penyidik menilai ada dua alat bukti yang sudah cukup kuat untuk diproses hukum lebih lanjut.

Dalam kasus tersebut, tersangka diduga telah melakukan pemalsuan dokumen uji laboratorium dari ITN terhadap hasil pemeriksaan pengerjaan di lapangan.”Seharusnya pengerjaan yang dilakukan tersebut belum 100 persen namun tanpa sepengetahuan konsultan dan pengawas dokumen tesebut diubah sebagai syarat pencairan keuangan dari dinas teknis terkait,” ujar Kepala Kejari Bojonegoro Sutikno.

Sehingga, lanjut Sutikno, dalam pengerjaan peningkatan jalan tersebut diduga volumenya tidak sesuai dengan kontrak yang sudah ditetapkan. Kemudian tersangka diduga juga melakukan rekayasa pemalsuan bukti-bukti seolah pekerjaan yang dikerjakan sudah 100 persen.

Dalam kasus tersebut diduga negara mengalami kerugian mencapai Rp1,3 miliar lebih dari nilai kontrak sekitar Rp5,5 miliar. “Sementara sekarang hanya satu orang yang kita tetapkan sebagai tersangka. Untuk tersangka lain masih menunggu hasil pengembangan hukum,” pungkasnya.

Dalam kasus tersebut, tersangka disangka dengan Pasal 2 (1) dan 3, serta Pasal 7 (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Ri nomor 31 tahun 1999sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 taun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan. [lus/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar