Hukum & Kriminal

DPRD Jember Kabulkan Permohonan Hibah Tanah untuk Polres

Kapolres AKBP Aris Supriyono bersama pimpinan DPRD, jajaran Komisi A, dan Komisi C meninjau lokasi tanah yang dimohon untuk dihibahkan, Rabu (15/7/2020).

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, mengabulkan permohonan hibah tanah oleh kepolisian resor setempat. Pimpinan DPRD, jajaran Komisi A, dan Komisi C meninjau lokasi tanah yang dimohon untuk dihibahkan, Rabu (15/7/2020).

“Prinsipnya kami sangat setuju dengan rencana menghibahkan aset berupa tanah dan bangunan ini kepada Polres Jember dan Polsubsektor Ajung,” kata Ketua Komisi C David Handoko Seto, saat pembahasan dua surat permohonan hibah tersebut di gedung DPRD Jember.

Polres Jember mengajukan permohonan hibah tanah pada 15 April 2020 di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, seluas 32.690 meter persegi untuk dibangun kantor resor. Permohonan hibah tanah tersebut merupakan salah satu syarat peningkatan status Kepolisian Resor Jember menjadi Kepolisian Resor Kota Besar Jember.

Sementara itu permohonan hibah tanah dan bangunan markas subsektor Ajung di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, diajukan pada 31 Desember 2018. Selama ini tanah dan bangunan tersebut berstatus pinjam pakai. Hibah tersebut merupakan salah satu syarat untuk peningkatan status Kepolisian Subsektor Ajung menjadi Kepolisian Sektor Ajung.

“Pimpinan telah bersepakat bahwa pada prinsipnya kami menerima usulan dari pemerintah kabupaten untuk diteruskan dan mendapat persetujuan DPRD Jember. Filosofinya adalah Polres Jember membutuhkan sarana lebih luas dalam hal pelayanan publik. Esensinya itu. Kami tidak mau terjebak pada urusan politik siapa yang memberikan. Yang jelas ini adalah pemberian dari pemerintahan kabupaten Jember, yakni bupati dan DPRD,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. Komisi A dan C akan melaporkan kepada pimpinan hasil pembahasan hari ini untuk diparipurnakan.

Kamis (16/7/2020), pimpinan DPRD Jember akan bertemu dengan Badan Pemeriksa Keuangan di Surabaya. “Kami akan sampaikan ini juga agar tak ada kendala. Prinsip, DPRD Jember menerima dan menyetujui usulan itu,” kata Halim.

Kepala Polres Jember Ajun Komisaris Besar Aris Supriyono berterima kasih atas persetujuan yang diberikan DPRD Jember. “Saat masuk Jember, kami sering dapat komplain masyarakat, baik saat memberikan pelayanan dan saat ada kegiatan (di Markas Polres) yang menimbulkan kemacetan,” katanya.

Terbatasnya kapasitas ruang pelayanan membuat polres sempat membuka tenda untuk menampung dan melayani warga. “Saat pandemi Covid-19 ini kami tidak memiliki ruangan yang cukup untuk menerima masyarakat dalam hal pembuatan SKCK. Belum lagi tempat parkir yang menghabiskan bahu jalan di depan mapolres,” kata Aris. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar