Hukum & Kriminal

DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Beri Pendampingan Hukum Korban Dokter Cabul

Kepala DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, Yudha Hadi

Mojokerto (beritajatim.com) – Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto memberikan pendampingan hukum terhadap PL (15) yang menjadi korban persetubuhan di bawah umur yang diduga dilakukan oleh oknum dokter, AND (60).

Kepala DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, Yudha Hadi mengatakan, pihaknya menjamin tidak akan ada intervensi dari pihak manapun terkait kasus yang menimpa korban asal Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto tersebut. “Diperlukan pendampingan secara menyeluruh dari korban, keluarga hingga kuasa hukum untuk mengawal kasus ini,” ungkapnya, Selasa (10/12/2019).

Pihaknya sudah mengantisipasi berbagai bentuk intervensi dari luar. Menurutnya, pendampingan hukum dilakukan untuk mengawal apakah ada indikasi dari pihak-pihak lain di luar kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum dokter tersebut. Misalkan dugaan human trafficking dan sebagainya.

“Kita berkolaborasi dan berkerja sama baik dengan penyidik kepolisian, apa yang dibutuhkan untuk penyidikan akan dicukupi. Korban sempat khawatir mengungkap kasus tersebut sehingga kami memberikan pendampingan penuh terhadap yang bersangkutan. Apalagi, ini terjadi di wilayah kita,” katanya.

Yudha menjelaskan, Kabupaten Mojokerto sudah melibatkan gugus tugas Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) hingga tingkat desa yang mempermudah memberikan pendampingan menyeluruh terhadap korban kejahatan asusila beserta keluarganya. Sehingga pihaknya menjamin tidak akan ada intervensi dari pihak luar.

“Hukum tidak ada pengecualian mau PNS, non PNS ataupun swasta jadi UU tentang perlindungan anak di bawah umur itu berlaku pada semuanya. Kami sudah menelusuri rekam jejak mulai dari awal korban ditawari pekerjaan sebagai PRT Agustus 2019 hingga korban dilecehkan. Kondisi psikologis korban juga kami dampingi,” jelasnya.

Korban juga akan dibantu visum gratis yang digunakan penyidikan, pendampingan hukum dan psikologis klinis. Yudha menyebutkan, yang terpenting adalah reintergrasi pemulihan terhadap korban bagaimana nantinya pemulihan, sosial ekonomi agar korban bisa hidup normal seperti sedia kala.

“Jika diperlukan kami akan menyediakan rumah aman bagi korban berupa kediaman penampungan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang letaknya akan dirahasiakan. Tujuannya agar korban bisa kembali hidup normal,” paparnya. [tin/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar