Hukum & Kriminal

Donatur Mafia Tanah Mangkir 2 Kali Panggilan, Polisi Segera Jemput Paksa

Tiga pelaku mafia tanah saat menjalani gelar perkara di Mapolrestabes Surabaya belum lama ini.(Manik Priyo Prabowo)

Surabaya (beritajatim.com) – Kepolisian Polrestabes Surabaya terus mengembangkan dugaan kejahatan mafia tanah. Usai memperoleh tiga orang sebagai pelaku perekayasa perkara di persidangan, pemalsuan surat petok, dan sebagai pelaku penerima hibah atau waris; petugas Unit Harta dan Benda (Harda) Satreskrim Polrestabes Surabaya kini memburu pelaku pendana.

Ada berapakah terduga pelaku pemberi aliran dana dan sulitkan kepolisian membongkar kelompok Mafia tanah ini? Publik pun sangat menanti kegarangan ‘Buaya’ Polreetabes Surabaya ini. Sebab, diketahui bersama bahwa saat berburu buaya tak banyak bicara, mengendap dan menerkam jadi keahliannya.

Beritajatim.com pun mencoba menggali perkembangan kasus mafia tanah ini. Setelah empat hari lalu melakukan gelar perkara di Mapolrestabes Surabata pada, Jumat (10/6/2021). Sampai saat ini belum ada perkembangan signifikan terkait penangkapan terduga pelaku pendana. Bahkan, menurut informasi yang diperoleh beritajatim.com, AK yang diduga pendana dalam lembar laporan pun belum memenuhi panggilan polisi.

“Untuk satu pendana sudah diamankan yakni Djerman Prasetiawan alias DP. Pendana lain masih kita kembangkan. Untuk AK masih kita panggil dan dua kali mangkir,” jelas sumber yang enggan disampaikan identitasnya kepada publik, Senin (14/6/3021).

Padahal, AK merupakan terduga tersangka pendana kedua yang memberikan kontribusi ke mafia tanah di Surabaya ini dipanggil sebagai saksi. Namun, jika nantinya dalam penyelidikan terbukti, AK akan ditingkatkan statusnya dan menyangdang sebagai tersangka.

“Dua kali mangkir dalam panggikan sebagai saksi. Belum tahu (apakah AK sakit atau tidak.red),” lanjut sumber.

Saat ditanya akan adanya oknum pekabat yang membantu AK dan pelaku lain, sumber beritajatim.com belum berani membeberkan informasi tersebut. Hanya saja, sebelumnya Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Oki Ahadian menjelaskan bahwa pembantu kelancaran kelompok mafia tanah yang tertangkap adalah oknum ASN dari Bidang Umum Pemkab Gresik.

Seperti yang dipaparkan petugas, tiga pelaku yang sudah diamankan yakni S atau Subagio (52) PNS Pemkab Gersik Bagian Umum, Djerman Prasetyawan (49) atau DP dan Samsul Hadi (52) alias SH. Untuk salah pelaku, memiliki peran dari awal hingga akhir pengajuan surat ke Badan Petanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya.

“Oknum yang tertangkap itu S yang merupakan PNS atau ASN. Sedangkan tersangka lain baik itu pendana masih kita kembangkan,” papar Oki.

Perlu diketahui, Kasus penyerobotsn tanah oleh mafia tanah di Surabaya terungkap. Tiga pelaku berhasil diamankan Unit Harda Satreskrim Polrestabes Surabaya. Kasus yang sudah bergulir sejak 2015 ini pun akhirnya berhasil dibongkar. Licik, licin, rapu dan bahkan melibatkan orang dalam di pemerintaha. Mereka pun mengincar tanah dengan harga hapir 0,5 triliun Rupiah atau Rp 476 miliar dengan luasan sekitar 17.551 meter per segi.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, terungkapnya kasus ini karena ada laporan dugaan penguasaan tanah. Padahal, tanah yang dimiliki para pelaku sudah terjual dan mereka mengurus tanah milik korban. Mereka merupakan kawanan mafia tanah yang sangat rapi.

Membuat konflik persidangan sengketa tanah, mengurus pengajuan sertifikat tanaha dan membuat strategi surat petok. “Jadi tiga tersangka yang kita amankan ini adalah pelaku dengan beberapa peran. Peran pertama sebagai penerima hibah atau ahli waris. Ada pendana, ada PNS sebagai pengurus surat petok palsu dan juga peran membuat strategi adanya sengketa di pengadilan,” jelas Johnny Eddizon Isir kepada jurnalis.

Pelaku membuat sejumlah surat dengan objek tanah di Kelurahan Manukan Kulon dan Manukan Wetan. Tanah seluas 17 ribu meter persegi ini disasar. Padahal, sejatinya para pemilik tanah yang asli ada yang sudah menjual sebagian, ada yang membuat sertifikat tanah dan ada yang masih dalam proses pengurusan tanah.

“Jadi memang kasus mafia tanah ini sangat rapi. Kita juga harus menerbitkan LP tipe A dan membentuk Satgas Mafia Tanah. Melibatkan Pemkot Surabaya, tim ahli dari Airlangga, Pengadilan, dan BPN. Dengan begini kita bisa membongkar praktik mafia tanah ini,” paparnya.

Dari kasus ini kepolisian akan menjerat tiga pelaku dengan pasal KUHP 263 tentang pemalsuan surat. Pelaku akan diancam dengan hukuman paling lama 6 tahun penjara. Sementara itu pelaku lain yang disebutkan sebagai pendana yakni AM, DP dan AK serta pelaku lain belum dijelaskan statusnya dalam kasus perksra mafia tanah ini. [man/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar