Hukum & Kriminal

Dokter dan Bidan Kepergok Selingkuh di Kamar, Keduanya Terancam Dipecat

Kepala BKD Kota Mojokerto, Endri Agus Subiyanto. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Oknum dokter RSU Dr Wahidi Sudiro Husodo Kota Mojokerto, ARD tak hanya terancam hukuman kurungan, juga berpotensi terkena penundaan kenaikan pangkat hingga diberhentikan secara tidak hormat. Pasalnya ARD merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto, Endri Agus Subiyanto mengatakan, jika ARD merupakan seorang Dokter Spesialis Ortopedi. “ARD adalah pegawai Pemkot Mojokerto yang ditempatkan di RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo,” ungkapnya, Rabu (2/10/2019).

Masih kata Dr Sugeng, ARD tak hanya terancama hukuman kurungan, dia juga berpotensi terkena penundaan kenaikan pangkat hingga diberhentikan secara tidak hormat. Hal itu sesuai pasal 10 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Ya, memang secara umum itu regulasinya. Namun sanksi itu dikategorikan 3 faktor, yakni sanksi berat, sedang dan ringan. Ada mekanisme yang mengatur tentang pelanggaran disiplin PNS. Pertama, Kepala OPD yang menaungi PNS tersebut harus terlebih dahulu melaporkan adanya pelanggaran anggotanya ke Walikota,” katanya.

Kemudian, lanjut Agus, Walikota akan meneruskan ke Inspektorat. Inspektorat kemudian akanmelakukan pemeriksaan khusus dan hasil pemeriksaan diberikan rekomendasi ke BKD. Selanjutnya untuk ditindaklanjuti oleh tim untuk menetukan bentuk sanksinya.

“Nah sanksinya nanti dilaporkan lagi ke Walikota. Sedangkan bidan MY adalah seorang Pegawai Badan Layanan Umum Daerah RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. Namun MY bukan merupakan kewenangan Pemkot Mojokerto. Perempuan itu bukan PNS,” jelasnya.

Sehingga, tegas Agus, hal tersebut bukan kewenangan BKD. Terkait masalah sanksi dan lain sebagainya itu adalah urusan RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. Namun dalam kasus tersebut, pihaknya mengaku belum menerima laporan secara tertulis.

“Baik itu dari Inspektorat maupun dari pihak RSUD, kami masih sebatas menerima informasi dari pemberitaan di media masa. Sampai saat ini belum ada laporan tertulis, saya belum menerima. Pada dasarnya BKD hanya untuk menjatuhkan sanksi saja, untuk kejelasannya kami masih menunggu,” pungkasnya. [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar