Hukum & Kriminal

Divonis Bersalah, Masbuhin Tantang Dewan Kehormatan Peradi

Surabaya (beritajatim.com) – Masbuhin, advokat yang divonis bersalah oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jawa Timur ini protes keras.

Menurut dia, apa yang diputuskan DKD Peradi ini penuh kejanggalan dan ada dugaan unsur kesengajaan untuk mencemarkan nama baiknya sebagai advokat. Seperti diketahui, DKD Peradi menjatuhkan putusan pemberhentian sementara 12 bulan kepada Masbuhin selain itu DKD Peradi juga melarang Masbuhin berpraktek sebagai advokat selama 12 bulan.

“Saya tidak pernah menjadi Pengacara Sipoa dalam semua proses hukum mereka, mulai penyidikan, penuntutan dan persidangan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Sehingga Pernyataan Piter Talaway yang juga Ketua DKD Peradi Jatim, bahwa Masbuhin menjadi Pengacara Direksi Sipoa yang menjadi Tersangka dalam kasus tersebut sebelum mereka disidang adalah sebuah pernyataan yang tidak disertai bukti, tendensius, dan saya duga untuk mengiring opini kepada semua orang di media massa agar kehormatan saya sebagai pengacara menjadi rusak,” beber Masbuhin dalam jumpa persnya, Senin (16/11/2020).

Masbuhin menyebut bahwa pernyataan Pieter tersebut tentu nantinya akan dia respon melalui proses hukum yang ada apabila tidak segera diklarifikasi kebenarannya.

Masbuhin menambahkan, Direksi Sipao memang pernah memberi kuasa kepada dia pada tanggal 6 Februari 2019, tepatnya 8 hari sebelum perkara sipoa diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu 14 Februari 2019, yang status hukumnya sudah jadi Terdakwa.

“Tapi perlu dipahami bahwa isi, maksud dan tujuan kuasa sipoa kepada saya adalah agar saya nantinya kalau putusan Direksi Sipoa berkekuatan hukum tetap, saya diminta untuk mengambilkan asset-asset sipoa yang disita, dan dikembalikan kepada para konsumen dan klien saya sebagai bentuk refund dan pertanggungjawab sipoa kepada seluruh konsumennya,” ujar Masbuhin.

“Begitu isi, maksud, tujuan, dan obyek surat kuasa yang diberikan sipoa kepada saya saat itu. Kuasa Sipoa kepada saya itu dapat dipahami dengan mudah, yaitu bukan untuk membela kepentingan sipoa dan hak-hak sipoa dimata hukum, tetapi kepentingan konsumen. Walaupun surat kuasa ini belum pernah dijalankan karena sudah dicabut terlebih dahulu pada tanggal 7 Februari 2019, untuk diganti dengan akta perdamaian antara sipoa dan konsumen pada tanggal 25 Febrauri 2019 dan akta penyerahan asset pada tanggal 03 Maret 2019,” lanjutnya.

Kuasa hukum Masbuhin yakni Purwanto menambahkan, ada tiga poin yang janggal dalam putusan DK Peradi yakni menelantarkan klien, bermain dua kaki dan tidak ada komunikasi.

Menurut Purwanto, dalam memutus perkara ini DK Peradi tidak independen, tidak solutif dan tidak profesional. Sebab, apabila ada laporan penelantaran ke DK terkait penelantaran klien maka harus dilihat juga pencapaian kerja yang dilakukan. “Kalau setiap orang menyatakan menelantarkan tapi hasil kerja sudah terpenuhi apa yang jadi persoalan,” ujar Purwanto.

Purwanto sangat menyayangkan kualitas SDM yang ada di DK Peradi ini, terlebih lagi adanya benturan kepentingan dalam penanganan perkara ini. Yakni, salah satu anggota DK Peradi yakni Yusron mempunyai isteri yang masih satu assosiate dan yang bersangkutan yang membuat pengaduan ini. “Padahal Yusron ini yang menangani 131 konsumen yang dulu kliennya Masbuhin. Ini sangat syarat dengan kepentingan. Saya sudah berungkali mengingatkan hal itu, tapi tidak pernah didengarkan,” ujarnya.

Kejanggalan kedua terkait menelantarkan klien, menurut Purwanto hal itu sangat relatif karena apabila ada 900 orang dan ada salah satu, salah dua atau salah tiga menyatakan telah ditelantarkan padahal hasil telah dicapai maka harusnya itu ditolak oleh DK Peradi. “Maka harusnya DK Peradi ini harusnya diisi oleh orang yang bersih, independen dan mengerti apa itu etika,” ujarnya. [uci/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar