Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Kasus Korupsi BOP di Bojonegoro

Dituntut 7 Tahun Penjara, Ketua FKPQ Ajukan Pembelaan

Surabaya (beritajatim.com) – Sidang dugaan korupsi pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di Kabupaten Bojonegoro yang mendudukkan ketua Forum Komunikasi Pendidikan Alquran (FKPQ) Kabupaten Bojonegoro Sodikin sebagai terdakwa kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan pleodi (pembelaan) atas tuntutan tujuh tahun enam bulan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang sebelumnya.

Dalam sidang yang dipimpin hakim I Ketut Suarta, Selasa (19/4/2022), pembelaan tidak hanya dilakukan tim kuasa hukum Sodikin yakni Pinto Utomo SH dan Johanes Dipa Widjaja SH SPsi MH C.L. Sodikin juga mengajukan pledoi secara pribadi.

Dalam pledoinya, Sodikin menyebut dia adalah korban kriminalisasi. Sebab awal dari penyidikan kasus ini adalah terkait harga alat protokol kesehatan yang lebih tinggi dari harga pasaran. Tapi ketika tahu barang itu dari pusat dan dikirim se-Jawa Timur, dan dibalik itu ada nama Muhammad Shodikin, staf ahli DPR RI komisi VIII bagian bansos, tiba-tiba selesai begitu saja tanpa adanya tindak lanjut. “Ini yang menjadi pertanyaan besar dalam benak saya, ada apa ini?” ujar Sodikin.

Banyak hal yang disinggung Sodikin dalam pembelaannya terkait isi dakwaan JPU yang tidak sesuai dengan fakta aslinya. Serta adanya intimidasi yang dilakukan Jaksa terhadap para saksi. “Kortan tidak boleh pulang, guru ngaji yang ikhlas tanpa gaji dibentak-bentak layaknya pencuri. Sakit fisik memang tidak, tapi psikis trauma takut jadi guru ngaji, jadi takut ngurusi, membina guru ngaji, bahkan 99 persen mereka takut lewat depan Kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro,” ujarnya.

Sodikin dalam pembelannya juga menyebut bahwa berkaitan dengan bantuan alat protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19 sebagaimana dakwaan Jaksa bahwa Terdakwa melakukan pemotongan, Sodikin membantah keras.

“Saya selaku ketua FKPQ Kabupaten Bojonegoro tidak pernah menerima apapun yang dituduhkan oleh jaksa, jangankan menerima memerintah sajapun saya tidak pernah, bagaimana mungkin kami memerintah apa yang dituduhkan oleh jaksa. Sementara kami pengurus FKPQ Bojonegoro sudah menerbitkan surat edaran larangan adanya pungutan/potongan. Setiap rapat saya tidak pernah sendiri, ada sekretaris dan pengurus lainnya yang mendampingi saya,” ujar Sodikin.

Sementara Pinto Utomo, kuasa hukum Sodikin menyebut bahwa JPU gagal tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat dakwaannya. Sehingga sudah sepatutnya apabila surat dakwaan JPU dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Kesimpulan Pinto tersebut bukan tanpa alasan, pengacara asal Bojonegoro ini menyatakan bahwa hal itu sebagaimana dalam keterangan saksi-saksi yang didatangkan JPU bahwasanya para saksi menyerahkan uang sebesar Rp 600 ribu pada saksi Andik Fajar Nenggolan.

Selanjutnya oleh saksi Andik Fajar Nenggolan diserahkan kepada Terdakwa adalah tidak benar, mengingat keterangan saksi-saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Bahkan beberapa saksi a charge yang justru mencabut keterangannya dalam BAP terkait dengan penyerahan uang Rp 600 ribu tersebut.

“Termasuk saksi Andik Fajar Nenggolan juga mencabut keterangannya dalam BAP yang menyatakan menerima uang sejumlah Rp 600 ribu dari seluruh Kortan untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, mengingat saksi Andik Fajar Nenggolan terpaksa memberikan keterangan seperti itu karena mendapatkan intimidasi dan ancaman dari Jaksa Penyidik,” ujar Pinto dalam ruang Candra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Selasa (19/4/2022).

Pinto menegaskan bahwa saksi-saksi yang diperiksa Jaksa penyidik saat memberikan keterangan dibawah tekanan dan intimidasi. Bahkan saksi-saksi tersebut diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai dengan permintaan Jaksa Penyidik dengan cara menyodorkan surat pernyataan yang formatnya dibuat oleh Jaksa Penyidik. Untuk selanjutnya saksi-saksi tersebut dipaksa untuk menyalin dan menandatangani surat pernyataan tersebut dengan diancam tidak boleh pulang apabila tidak bersedia menuruti perintah Jaksa Penyidik.

“Bahwa pada saat diberikan kesempatan untuk menghadirkan oknum jaksa yang melakukan intimidasi, namun anehnya JPU malah menghadirkan jaksa lainnya. Disamping itu, Tim Penasihat Hukum Terdakwa juga pernah meminta agar CCTV di ruang pemeriksaan dibuka supaya terang kebenarannya mengenai bagaimana proses penyidikan yang diduga dilakukan dengan cara-cara intimidatif tersebut, namun terkesan JPU tidak berani mengungkap kebenaran akan hal tersebut, sehingga perolehan alat-alat bukti yang diduga dilakukan dengan cara-cara melawan hukum tersebut tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah,” beber Pinto.

Pinto dalam pembelaannya juga mengutip pendapat ahli Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H. yang mana di dalam persidangan menerangkan bahwa apabila penyidik melakukan pemeriksaan di luar jam kerja dan bahkan sampai dengan dini hari maka tindakan yang demikian telah melanggar norma etis yang ada di dalam hukum acara pidana dan tidak mencerminkan penegakan hukum yang bermartabat.

Pinto juga menyoal dalam dakwaan JPU yang terkait dengan Terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain in casu Khotimatus Sa’adah, Nur Kholis, Suyuti, Zainal Ma’arif, dan Imam Muhksin tidak terbukti kebenarannya, mengingat berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Khotimatus Sa’adah, Nur Kholis, Suyuti, Zainal Ma’arif, dan Imam Muhksin.

Bahwa selama persidangan hanya 1 (satu) orang saja dari kelima orang tersebut yang dihadirkan sebagai saksi, yakni Nur Kholis, dirinya menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, sehingga sangat tidak masuk akal apabila di dalam dakwaan mengatakan bahwa Terdakwa secara bersama-sama memperkaya diri sendiri atau orang lain in casu Khotimatus Sa’adah, Nur Kholis, Suyuti, Zainal Ma’arif, dan Imam Muhksin.

“Untuk itu kami memohon pada majelis hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan memulihkan nama baik Terdakwa,” tutup Pinto. [uci/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar