Hukum & Kriminal

Dilema Penemu Fondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba Digugat Hak Paten Mantan Anak Buah

Sidoarjo (beritajatim.com) – Ir. Ryantori Angka Raharja co-inventor Fondasi Perbaikan Kontruksi Sarang Laba-Laba (PKSLL) merasakan kekecewaan yang mendalam. Sebab karya intelektualnya penyempurnaan dari Kontruksi Sarang Laba-laba (KSLL) digugat hak patennya oleh Kris Suyanto pemilik PT Katama Suryabumi yang tak lain adalah mantan anak buahnya selama 25 tahun.

PT Katama Suryabumi mengugat Ryantori atas hak paten Fondasi JRBPV (Jaring Rusuk Beton Pasak Vertikal) ke Bareskrim Mabes Polri dengan materi gugatan bahwa JRBPV telah menjiplak PKSLL yang semula adalah temuan dari Ir. Ryantori.

Penjiplakan yang dituduhkan PT Katama ialah adanya Fondasi Jaring Rusuk Beton Pasak Vertikal (JRBPV) temuan baru dari Ryantori yang dianggap sama dengan PKSLL. Sedangkan hak paten JRBPV sudah keluar sejak 28 Desember 2016.

“Sebenarnya sejak 31 Oktober 2019 PKSLL dibekukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor HKI.KI.05.09-05. Dan copy surat pembekuan itu sudah dikirim ke semua pihak termasuk pihak penyidik Bareskrim Mabes Polri,” Ryantori Senin (17/8/2020).

Ryantori menambahkan kasus ini dirasa aneh. Dirinya sebagai penemu PKSLL dituduh telah menjiplak temuannya sendiri. JRBPV ini penyempurnaan dari KSLL bukan penyempurnaan dari PKSLL. “Yang perlu saya garis bawahi hak paten JRBPV sudah keluar sejak 28 Desember 2016 lalu, dan unsur novelty (kebaruan, belum pernah ada di dunia) pada paten JRBPV telah terpenuhi, jadi tidak menjiplak PKSLL,” urai dia.

Ia menceritakan duduk masalah perkara hukum yang menjeratnya itu, dirinya bersama Ir Sutjipto (alm) sengaja meminta Kris Suyanto anak buah mereka untuk mendirikan sebuah perusahaan yang kemudian akan mereka tunjuk menjadi kontraktor khusus KSLL.

Lahirlah PT. Katama Surya Bumi untuk memasarkan KSLL. Penunjukan tersebut dilakukan karena Kris Suyanto sudah bekerja selama 25 tahun di PT Dasaguna milik Ryantori dan Sutjipto.

“Bersamaan dengan berdirinya PT Katama Surya Bumi, saya dan almarhum Sutjipto berhasil menemukan unsur novelty (kebaruan) sehingga permohonan paten bisa diajukan pada tahun 2003 dengan nama ‘Perbaikan Konstruksi Sarang Laba Laba’. Setelah diajukan karena faktor lokasi domisili (Ryantori dan Sutjipto di Surabaya, Kris di Jakarta red) akhirnya menugaskan kepada Kris untuk memantau proses paten. Dan pada Tahun 2007 paten PKSLL granted dengan Nomor ID 0018808,” jelasnya.

Ryantori mengungkapkan jika pada sertifikat paten tertera nama dirinya dan Ir Sutjipto sebagai inventor juga ada nama PT. Katama Surya Bumi sebagai Pemegang Hak Paten. “Ada yang janggal, saat itu saya tanya ke Kris, lho kok bisa PT Katama sebagai Pemegang Hak Paten? Dijawab oleh Kris, iya pak supaya pemasarannya mantap. Terus terang kami (saya dan Pak Tjip, red) terkecoh dengan istilah ‘Pemegang’ Kan bukan ‘Pemilik’, jadinya kami saat itu kami diamkan,” ungkapnya.

Sambung Ryantori, berjalannya waktu, dirinya mempertanyakan kepada Direktur Paten Kemenkumham, Ny. Dede, apa dasarnya kok nama PT Katama Surya Bumi bisa tertera namanya sebagai pemegang Hak Paten pada sertifikat paten tersebut.

Saat itu Direktur Paten (Bu Dede red,) menjawab jika satu satunya dokumen yang ada adalah selembar surat Pengalihan Hak dengan dua bahasa yakni bahasa Inggris dan Indonesia. Karena diberi fotocopynya, setelah dipelajari ternyata lembar tersebut sarat dengan kesalahan termasuk judulnya.

“Seharusnya terjemahan judul ‘Surat Kuasa’, bukan ‘Surat Pengalihan Hak’. Jadi itu dibuat sendiri oleh Kris , sebuah surat kuasa untuk mengurus Pendaftaran Paten, bukan Pengalihan Kepemilikan Paten yang prosedurnya diatur dalam UU Paten Bab V Pasal 66,” ungkap Ryantori.

Ryantori menegaskan jika pengalihan hak harus disertai dokumen asli Paten berikut dokumen lain seperti akte notaris dan akte pelepasan hak oleh para istri atau ahliwaris. “Masa intelectual property dialihkan cuma dengan selembar surat apalagi yang sarat dengan kesalahan,” tegas dia.

Lebih jauh Ryantori menjelaskan jika sebagai inventor belum pernah sekalipun mengajarkan formula penghitungan KSLL kepada siapapun. Sebab melakukan perancangan KSLL tanpa faham cara menghitung yang benar beresiko terhadap kemungkinan kegagalan bangunan.

“Dengan kata lain, bila melalui proses standar, yang seharusnya melakukan semua desain dan perhitungan konstruksi yakni inventor sebagai pemilik hak karya intelektual (bukan pemegang paten), sehingga secara otomatis penanggung jawab keamanan bangunan adalah inventor,” tukasnya.

Jadi pada tahun 2014 -2017, Ryantori ingatkan resiko kepada para pengguna PKSLL, untuk semua desain PKSLL yang tidak melalui klarifikasi ke inventor, inventor tidak lagi menjadi penjamin keamanan bangunan.

Ryantori mengingatkan jika sejauh ini sejumlah proyek di beberapa lembaga Pemerintah dan Swasta ditengarai masih banyak yang menggunakan PKSLL, namun tidak ada jaminan keamanan bangunannya.

“Hal itu lantaran pihak PT Katama tidak menggunakan perhitungan yang direkomendasi dari penemunya yakni saya. PT Katama selama ini hanya copy paste dari projek-proyek yang sudah berjalan,” beber Ryantori.

Ditanya terkait proses hukumnya, Ryantori mengatakan jika yang layak menggugat atau menyomasi konstruksi itu adalah penemunya. Ia tegaskan lagi, kalau dikatakan plagiat (jiplak) kan aneh, karena struktur pondasi itu kan dirinya yang menemukan.

“Saya menyesal terlalu percaya dengan mantan anak buah saya itu (Kris Suyanto red). Saat ini, saya serahkan semua kasus ini ke penasehat hukum saya. Fakta dan keadilan nanti pasti akan terkuak dipersidangan,” tegasnya.

Per 31 Oktober 2019, Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM Rl mengeluarkan surat pembekuan sementara Paten ID 0 018 808. Isinya, sehubungan dengan adanya sengketa yang berlatur-larut antava PT. Kama Surya Bumi dan Saudara Ir. Ryantori Angka Raharja yang berimbas terganggunya pembangunan untuk kepentingan masyarakat dan dengan mempertimbangkan adanya fakta bahwa Pengalihan Hak dan inventot Ir. Ryantori Angka Raharja dan Ir Sutjipto kepada PT. Katama Surya Bumi bukan merupakan pengalihan hak melainkan Surat Kuasa dengan ini Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual membekukan semantara Paten ID 0 018 808 dengan Judul ‘Perbaikan Konstruksi Sarang Laba-Laba’ atas nama PT. Kama Surya Bumi.

Dalam proses pembekuan sementara ini, kedua pihak yang bersengketa diharapkan dapat melakukan mediasi agar terjadi perdamaian. Pembekuan sementara Paten ID 0 018 808 dapat ditinjau kembali apabila terjadi perdamaian diantara kedua belah phak. Pembekuan sementara PSKLL itu ditandatangani oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Freedy Harris.

Sementara itu, Kasi Pidum Kejari Sidoarjo Gatot Hariono mengaku jika pihaknya sudah menerima tahap dua kasus pembangunan proyek di RSUD Sidoarjo menggunakan Fondasi JRBPV yang di gugat PT Katama Suryabumi dari penyidik Bareskrim Mabes Polri

“Iya benar kita sudah menerima pelimpahan tahap dua atas kasus ini. Perkara akan disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan kami sudah menunjuk Jaksa Penuntut umum untuk menyidangkan kasus ini,” katanya. (isa/kun)

Catatan:

Redaksi Beritajatim.com menerima kiriman Hak Jawab atas pemberitaan ini. Hak Jawab dikirim oleh Netty Wijaya, Direktur PT Katama Suryabumi, hari Rabu (19/8/2020).

Berikut Hak Jawab dari PT Katama Suryabumi:

1. Bahwa lapora kepada Kepolisian RI yg dilakukan PT KATAMA SURYABUMI pada tgl 27 Maret 2018, No. LP/418/III/2018/Bareskrim, terkait dengan penjiplakan paten KSLL milik PT KATAMA SURYABUMI, tidak menyebutkan sama sekali JRBPV sebagaimana dalam berita 7191

2. Fakta sejarah yang terjadi adalah adanya PENGALIHAN HAK (Assignment) telah diketahui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM yang ditanda tangani oleh Sdr Ir. Sutjipto dan Sdr Ir. Ryantori tanggal 31 Oktober 2003, menyerahkan kepada PT KATAMA SURYABUMI, terkait dengan: Hak untuk mengajukan permohonan dan untuk memperluas paten.

3. Atas ijin dan dukungan dari Sdr Ir. Sutjipto, sebagai penemu, PT KATAMA SURYABUMI, melakukan serangkaian kajian akademis dengan bekerjasama berbagai ahli gempa dan struktur dari perguruan tinggi: ITB, ITS dan lain-lain, sebagai merumuskan dalam menguatkan secara teknis formulasi KSLL paten No. 018808 tentang Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) atas nama PT KATAMA SURYABUMI tanpa ada keberatan dan sanggahan apapun baik dari Sdr Ir. Sutjipto maupun dari Sdr Ryantori.

4. PENGAHLIAN HAK tersebut didasarkan pada pengakuan Sdr Ryantori adanya paten no. 7191 JRBV, yang ternyata tidak ada pada Ditjen HKI. Dalam hal ini Ryantori telah melakukan pembohongan kepada Kris Suyanto maupun pada Ir. Sutjipto. Hal ini sesuai dengan Surat dari Ditjen HKI No. HKI-3 HI.05.08.01.472 tgl 12 Desember 2014

5. Sdr Kris Suyanto, benar pernah bekerja pada PT Dasaguna milik Sdr Ryantori dan Sdr Sutjipto, akan tetapi keluar dari perusahaan karena perusahaan failed. Pernyataan tidak benar Sdr Ryantori yang meminta Sdr Kris Suyanto untuk mendirikan perusahaan. Faktanya adalah yang mendirikan PT KATAMA SURYABUMI adalah murni atas upaya dan modal Sdr Kris Suyanto, yang kemudian menjabat sebagai Direktur Utama. Pada saat itu Sdr Ir. Ryantori ditunjuk sebagai direktur PT KATAMA SURYABUMI (tahun 2007 sd 2018).

6. Surat Dirjen KI tentang Pembekuan Sementara pada KSLL paten No. 018808, tanggal 31 Oktober 2019 nomor HKI.KI.05.09-05, dapat disampaikan sebagai berikut:

– Surat tersebut tidak disampaikan secara langsung kepada alamat yg benar PT Katama Suryabumi, namun sudah disebarkan oleh pihak-pihak yg tidak bertanggung jawab demi keuntungan bisnis sendiri kepada masyarakat dengan cara-cara yg tidak sesuai dengan etika bisnis, sehingga merugikan PT KATAMA SURYABUMI;

– Sesuai dengan klarifikasi yg diberikan langsung sendiri oleh sdr DR Freddy Harris, Dirjen KI, bahwa surat itu merupakan himbauan, dan PT KATAMA SURYABUMI tetap dapat melalukan kegiatan usahanya memasarkan KSLL.

– Secara hukum pada dasarnya Dirjen KI tidak akurat memiliki landasan hukum yang mengeluarkan surat pembekuan sementara tersebut, karena Hak Paten hanya mengeluarkan adalah Menteri Hukum dan HAM, yang secara hierarchi pemerintahan lebih tinggi dari Dirjen KI;

– Dirjen KI membuat sebuah kebijakan dengan surat pembekuan tersebut didasari oleh sengketa antara sdr Ryantori dan PT KATAMA SURYABUMI, dengan itu dapat merupakan hal aneh dimana paten no. 7191 JRBV tidak ada pembekuan secara bersama oleh pihak Dirjen KI.Dengan surat pembekuan itu, dikhawatirkan ada unsur pidana terhadap tindakan Dirjen KI tersebut.

7. Bahwa pengguaan paten KSLL pada proyek-proyek pemerintah dan swasta, telah terbukti secara empiris mampu mengurangi resiko gempa; di Aceh, Padang, Yogyakarta, NTB, Palu dan lain-lain. Selain itu, PT KATAMA SURYABUMI juga telah memdapatkan beberapa penghargaan inovasi teknologi dari pemerintah, serta telah diakui kehandalannya oleh berbagai kalangan akademisi, hal ini menunjukkan KSLL paten No. 018808 dimiliki oleh PT KATAMA SURYABUMI terbukti memberikan kontribusi positif bagai masyarakat.





Apa Reaksi Anda?

Komentar