Hukum & Kriminal

Dugaan Korupsi Peningkatan Jalan Taji - Bakalan

Dijebloskan ke Bui, Tersangka Korupsi Menolak Berkomentar

Tersangka kasus dugaan korupsi pengerjaan peningkatan Jalan Gaji - Bakalan Kecamatan Tambakrejo saat digiring ke Lapas Bojonegoro.

Bojonegoro (beritajatim.com) – Saat digiring oleh petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro, tersangka Direktur Utama CV Bhadra Raya, asal Kabupaten Sidoarjo, Ir Bambang Sigit Minggarjono menolak berkomentar kepada sejumlah awak media.

Bambang Sigit dijebloskan ke penjara malam ini, Senin (20/7/2020) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pembangunan peningkatan Jalan Taji – Bakalan Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 senilai Rp5,5 miliar.

“Sudah ada sekitar 20 saksi lebih yang kita periksa, sebelum adanya penetapan tersangka,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Sutikno saat di Kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro di Jalan Rajekwesi, Kelurahan Jetak.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Bambang Sigit sebelumnya diperiksa penyidik dengan status saksi. Baru pada sore hari, penyidik kemudian menetapkan menjadi tersangka. Dalam kasus tersebut, tersangka diduga telah melakukan pemalsuan dokumen uji laboratorium dari ITN terhadap hasil pemeriksaan pengerjaan di lapangan.

“Seharusnya pengerjaan yang dilakukan tersebut belum 100 persen namun tanpa sepengetahuan konsultan dan pengawas dokumen tesebut diubah sebagai syarat pencairan keuangan dari dinas teknis terkait,” jelasnya.

Sehingga, lanjut Sutikno, dalam pengerjaan peningkatan jalan tersebut diduga volumenya tidak sesuai dengan kontrak yang sudah ditetapkan. Kemudian tersangka diduga juga melakukan rekayasa pemalsuan bukti-bukti seolah pekerjaan yang dikerjakan sudah 100 persen.

“Dalam kasus tersebut negara diduga mengalami kerugian mencapai Rp1,3 miliar lebih dari nilai kontrak sekitar Rp5,5 miliar,” pungkasnya.

Dalam kasus tersebut, tersangka disangka dengan Pasal 2 (1) dan 3, serta Pasal 7 (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 taun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan. [lus/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar