Hukum & Kriminal

Diduga Gelapkan Uang Pembayaran BPHTB dan Pajak Pembelian Tanah, Notaris Ini Dilaporkan Polda

Sidoarjo (beritajatim.com) – Uang pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pajak pembelian tanah senilai Rp 934,5 juta milik Sianturi, diduga digelapkan oleh Notaris Sutan Rachman Saleh.

Akibat perbuatan tersebut, notaris yang dipercaya mengurusi tanahnya yang ada di Jalan Brigjen Katamso Wedoro Waru itu, dilaporkan Sianturi ke Polda Jatim dan kasusnya dilimpahkan ke Polresta Sidoarjo.

“Perkaranya sudah ditangani Polresta Sidoarjo. Sutan Rachman sudah ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut,” kata Sianturi melalui ponselnya, Senin (24/5/2021).

Meski ditetapkan tersangka, lanjut Sianturi, Notaris Sutan Rachman hanya dijadikan tahanan kota setelah adanya penjamin. “Kini Sutan menjadi tahanan kota. Saya berharap kasus ini segera disidangkan agar tersangka jerah,” pinta Sianturi tegas.

Sianturi menceritakan, kejadian itu berawal saat dirinya membeli lahan seluas 3.156 meter persegi di Waru, Sidoarjo, ia memasrahkan pembayaran BPHTB dan pajak pembelian tanah kepada terlapor.

Sutan ia percaya karena yang mengurus akta jual beli tanah tersebut. Sianturi mengaku tidak mau ribet mengurusnya sendiri, dan ingin terima beres. “Uang saya berikan Rp 934,5 juta,” tandasnya sambil menunjukkan bukti pembayaran.

Namun, berkas pembayaran BPHTB yang diinginkan ternyata tidak kunjung jadi. Padahal, dia sudah menunggu lebih dari dua bulan. Sutan selalu berkelit ketika ditanya, jawabnya sedang dalam proses terus.

“Menginjak bulan keempat, baru ngaku dia uangnya habis. Bukan untuk pengurusan BPHTB dan pajak pembelian seperti perjanjian awal. Melainkan dipakai untuk kepentingan sendiri,” ungkapnya.

Masih kata Sianturi, seiring waktu dimintai pertanggungjawaban, Sutan berjanji segera mengembalikan uang tersebut. Namun, dia tidak pernah melakukannya.

Sianturi pun sampai harus mengeluarkan uang lagi untuk membayar BPHTB dan pajak pembelian tanah. Dia meminta berkas-berkas persyaratan seperti akta jual beli dan lainnya kepada terlapor. “Saya urus sendiri sebulan sudah keluar sertifikat dan sudah balik nama,” jelasnya.

Sianturi mengaku sudah cukup lama bersabar menunggu iktikad baik terlapor. Namun, Sutan ternyata tidak pernah memenuhi janjinya. Sianturi akhirnya menempuh jalur hukum dengan melapor kepada polisi.

Sutan, kata dia, diam-diam mentransfer uang Rp 50 juta ke rekeningnya 9 Maret lalu. Sianturi langsung menemuinya untuk memastikan tujuannya. “Dia bilang uang untuk mencicil,” tutur Sianturi menirukan pengakuan Sutan.

Sianturi menolaknya. Sebab, transfer itu tanpa persetujuannya. Dia menduga transfer itu bagian dari upaya menghindari unsur perbuatan pidana. Sianturi pun mengembalikan uang tersebut ke rekening pengirim. Lalu membuat surat pernyataan penolakan.

“Saya tahu kalau ada upaya pembayaran nanti arahnya ke perdata. Saya tidak mau kalau dibayar mencicil,” tegasnya.

Sianturi menegaskan, terlapor tidak asal berjanji mengembalikan uangnya. Sutan pernah membuat surat pernyataan. Dalam perjanjian itu, uang akan dikembalikan paling lambat pada 19 Januari 2021.

Menurut Sianturi, pada surat pernyataan itu juga dicantumkan konsekuensi kalau pembayaran tidak terlaksana. Sutan akan sukarela menyerahkan Mitsubishi Pajero dan Honda Brio miliknya. “Sampai sekarang tidak ada realisasi meskipun pernyataan dibuat di atas meterai,” pungkasnya.

Sayang hingga berita ini ditulis, konfirmasi dan nomor ponsel milik Sutan yang aktif, tidak ditanggapi. Pesan WhastApp yang kirim oleh wartawan ini, hanya dibuka dan tidak dibalas ponsel. (isa/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar