Hukum & Kriminal

Dear PNS, Jangan Cerai, Prosesnya Panjang

Kepala BKPSDM Ponorogo Winarko Arief (foto: dok. Beritajatim.com)

Ponorogo (beritajatim.com) – Tren angka perceraian yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab Ponorogo pada tahun 2019 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut data dari Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo, tahun 2019 tercatat ada 27 pengajuan perceraian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 disetujui, 1 berkas ditolak, 1 berkas dicabut dan ada 5 berkas yang saat ini dalam tahap mediasi dari kedua belah pihak.

Sedangkan pada tahun 2018, total ada 29 pengajuan, dengan 26 yang disetujui. Sisanya 2 berkas ditolak dan 1 lagi rujuk. “Tahun 2019 ada 5 kasus perceraian yang masih dalam tahap mediasi, jadi belum ada keputusan apakah disetujui ataupun ditolak,” kata Kepala BKPSDM Ponorogo Winarko Arief, Jumat (3/1/2019).

Win sapaan akrabnya menyebut jika penyebab perceraian antar PNS ini bermacam-macam alasannya. Namun yang paling banyak soal perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga. Kebanyakan yang menggugat adalah pihak perempuannya. “Yang menggugat dan tergugat ya sama-sama PNS, misal PNS dengan suami atau istri non PNS tidak tercatat di kami,” katanya.

Mekanisme pengajuan, kata Win yang bersangkutan pertama-akan dibina dulu di OPD masing-masing selama 3 kali. Kemudian lanjut dibina lagi di BKPSDM juga 3 kali. Kalau pembinaan ditingkat OPD selesai tidak perlu lanjut ke BKPSDM. Namun jika sudah 3 kali dibina di BKPSDM, baru akan diputuskan diberikan izin atau ditolak pengajuannya. “Kalau sama-sama punya niatan untuk berpisah paling tidak prosesnya selama 3 bulan kasusnya selesai,” katanya.

Pengajuan ditolak itu, kata Winarko karena tidak lengkapnya bukti-bukti yang menguatkan untuk bercerai. Dia menyebut kalau kalangan PNS tentu lebih panjang prosesnya dibanding dengan masyarakat umum. Karena harus ada pembinaan, baik itu pembinaan di tempat kerjanya maupun dibagian kepegawaian. “Kalau perceraian tidak sampai ke inspektorat, cukup sampai BKPSDM saja. Namun jika ada masalah khusu baru nanti sampai Inspektorat,” pungkasnya. (end/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar