Kediri (beritajatim.com) – Aktivis LSM Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) melaporkan dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di salah satu MTs Negeri di Kota Kediri ke Kantor Kejaksaan Negeri setempat, pada Senin (14/8/2023).
Dalam laporannya ke Kantor Kejaksaan Negeri, LSM PPI menduga terjadi manipulasi data keuangan dana BOS serta dana Komite di MTs Negeri 3 Kota Kediri.
Sebelum melaporkan dugaan penyelewengan dana BOS dan dana komite MTsN 3 Kota Kediri, aktivitas LSM PPI sempat menggelar aksi unjuk rasa di sekolah, di Kantor Kementerian Agama dan Kantor Kejaksaan Negeri.
Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Kediri Boma Wira Gumilar mengakui, telah menerima surat laporan dugaan penyalahgunaan dana BOS MTsN 3 Kota Kediri dari LSM PPI.
“Surat laporannya nanti akan kita perdalami. Dalam artian terhadap masa ini juga nanti akan kita mintai keterangannya,” ungkap Boma.
Melalui keterangan para aktivis LSM PPI, Bomba berharap bisa membongkar indikasi tindak pidana korupsi dana BOS MTs tersebut. Pihaknya juga akan mengundang para pihak terkait.
Baca Juga : Dana BOS Rp 350 M Digelontorkan ke Jember
Terpisah, Moh. Qoyyim, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri menjelaskan bahwa pelaporan dana BOS sudah melalui sistem dan sangat transparan. Siapapun bisa melihatnya dari tingkat kota hingga pusat.
“Siapapun bisa melihat dan sebelum penggunaan dana tersebut kita eksekusi melalui rapat maraton terlebih dahulu,” tegas Moh. Qoyyim kepada sejumlah wartawan di kantornya.
Pemanfaatan dana BOS, tambahnya, diverifikasi oleh Kemenag dan Kasi Pendam atau Pendidikan Madrasah. Selain verifikasi, pihaknya juga melakukan monitoring penggunaanya.
“Yang ada di Kemenag ini sesuai dengan aturan mekanisme yang ada dan sesuai dengan transparansi yang dibikin atau diterbitkan oleh menteri agama,” jawabnya.
“Oleh karenanya apapun yang terjadi, kami hadapi. Kami siap untuk menjadi barometer dari kelangsungan program kantor kita yang transparan dan akuntabel,” tegasnya menambahkan.
Kemenag, lanjutnya, siap menjadi garda terdepan untuk membangun Aparatur Sipil yang bersih dan melayani. Hal ini sesuai dengan aturan dari kementerian supaya tidak bermain-main dalam penggunaan anggaran negara. [nm/ted]
Komentar