Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Dalami Dugaan Percaloan PPPK di Ponorogo, Polisi Datangi Disdik dan BKPSDM

Kasat reskrim Polres Ponorogo AKP Nikolas Bagas Yudhi Kurnia (foto: Endra Dwiono/beritajatim.com)

Ponorogo (Beritajatim.com) – Kepolisian turun tangan mendalami kasus dugaan praktik percaloan dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Satreskrim Polres Ponorogo pun menggali keterangan kepada pihak yang mengetahui seluk beluk dari proses perekrutan PPPK tahun 2021 tersebut.

Satreskrim Polres Ponorogo menerjunkan personel ke dua instansi di lingkup Pemkab Ponorogo yang berkaitan dengan perekrutan PPPK tersebut. Keduanya yaitu Dinas Pendidikan (Dindik) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ponorogo

“Kita ingin melihat alur atau proses perekrutan PPPK ini, sehingga penyidik melakukan klarifikasi per orang yang mengetahui bagaimana prosesnya,” kata Kasatrekrim Polres Ponorogo AKP Nikolas Bagas Yudhi Kurnia, Senin (22/8/2022).


Penggalian informasi penyidik ke Disdik dan BKPSDM Kabupaten Ponorogo, akan mendapatkan detail dari proses perekrutan PPPK. Mulai alur, mekanisme, standard operating procedure (SOP), juga alur formasi dan penentuannya.

“Kita juga melakukan penggalian informasi terkait indikasi atau dugaan adanya surat palsu yang dikirimkan kepada para korban,” katanya.

Kapolres Ponorogo, AKBP Catur Cahyono Wibowo sebelumnya mengapresiasi kinerja Sekda Ponorogo yang sudah mengungkapkan permasalahan percaloan ini ke publik. Catur menilai sekarang masalah di lingkup pemerintahan sudah mulai terbuka meski dugaannya ada oknum pejabat yang terlibat.

“Apresiasi kami bagus. Ini mulai terbuka,” kata Catur.

Untuk diketahui sebelumnya, dalam mengurai benang kusut permasalahan percaloan PPPK di Bumi Reog, Pemkab Ponorogo membentuk tim khusus. Tim ini terdiri dari BKPSDM, Inspektorat dan petugas dari bagian hukum.

Tim khusus ini bekerja untuk menelusuri siapa saja aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Ponorogo yang terlibat praktik culas terkait rekrutmen kepegawaian tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo Agus Pramono menjelaskan bahwa tugas dari tim khusus ini, untun membatasi sanksi dari sisi administratif. Sehingga jika penelusuran mengarah dan ada ASN yang terbukti terlibat, maka akan ada sanksi administratif yang menanti orang yang bersangkutan.

“Jadi jika dalam perjalanannya ada ASN yang terlibat percaloan PPPK. Maka ASN itu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Sekda mengaku, bahwa tim khusus ini sudah memanggil oknum ASN yang diduga terlibat. Namun, Agus enggan menjawab terkait jumlah, maupun jabatan yang diemban oleh orang yang dipanggil tim khusus tersebut. Dia menyebut dalam waktu yang tidak lama, permasalahan percaloan ini akan menjadi terang bendera.

“Siapa yang terlibat dan perannya seperti apa, dalam waktu tidak lama, InsyaAllah jadi terang benderang,” katanya. [end/beq]


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Shin Tae Yong Puji Rumput Lapangan Thor Surabaya

Menjajal Mobil Listrik Wuling Air ev