Hukum & Kriminal

Dalami Aliran Dana Tersangka Hong Artha, KPK Kembali Periksa Petinggi PKB

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa petinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam penyidikan dugaan korupsi menerima hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2016. Setelah memeriksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Rabu (29/1/2020) lalu, hari ini penyidik memanggil Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Abdul Ghofur.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa petinggi PKB lainnya, yakni Helmi Faishal Zaini, Jazilul Fawaid, dan Fathan. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Abdul Ghofur diperiksa untuk tersangka Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group) Hong Artha John Alfred dalam penyidikan dugaan korupsi menerima hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2016. “Abdul Ghofur diperiksa seputar pengetahuan saksi akan perihal pemberian dan aliran uang tersangka HA (Hong Artha John Alfred, red),” kata Ali, Senin (3/2/2020).

Ali menambahkan, penyidik juga memeriksa Abdul Ghofur terkait pengajuan justice collaborator terdakwa Musa Zainal yang juga merupakan politikus PKB. “Pemeriksaan saksi (Abdul Ghofur) terkait pula masalah pengetahuan saksi mengenai pengajuan JC (justice collaborator, saksi pelaku yang bekerja sama) oleh Musa Zainudin,” ujarnya.

Seperti diketahui, dalam kasus ini, Musa divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 9 tahun penjara oleh denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Musa terbukti menerima suap Rp 7 miliar terkait proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Uang sebesar Rp 7 miliar itu diberikan agar Musa selaku anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB mengusulkan program tambahan belanja prioritas dalam proyek pembangunan jalan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Pada akhir Juli 2019 lalu, Musa pengajukan permohonan JC kepada KPK. Dalam permohonan tersebut, Musa mengungkapkan dugaan keterlibatan petinggi PKB dalam kasus ini.

Sementara Muhaimin membantah ada aliran dana suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke elite PKB. “Tidak benar, itu tidak benar,” kilah Muhaimin usai diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (29/1/2020) lalu. (hen/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar