Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Calo PPPK di Ponorogo Sebanyak 30 Orang, Ada yang Berstatus PNS

Kepala BKPSDM Kabupaten Ponorogo Andy Susetyo (foto/Endra Dwiono)

Ponorogo (beritajatim.com) – Kasus percaloan pada rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai menemui titik terang. Janji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo untuk terbuka terkait kasus tersebut dapat direalisasikan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo, Andy Susetyo mengumumkan hasil investigasi yang dilakukan oleh tim khusus yang dibuat oleh Sekretaris Daerah (Sekda).

Andi menyebutkan para pelaku yang terlibat, mulai dari unsur eksternal dan internal atau aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Ponorogo.

“Tim khusus sudah bekerja kurang lebih 25 hari. Ada 30 pelaku dalam rekrutmen PPPK guru di tahun 2021 lalu,” kata Andy, Rabu (21/9/2022).

Dari 30 pelaku itu, terdiri dari satu ASN aktif sebagai pejabat fungsional di Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo berinisial SU. Kemudian ada 27 PPPK, dimana dari jumlah itu sebanyak 11 orang berperan sebagai koordinator, dengan ketua koordinator berinisial AR.

Sisanya dari eksternal, yakni pensiunan ASN di Dindik Ponorogo berinisial SJ dan seorang broker asal Jombang berinisial D.

“Dari internal Pemkab ada 28 ASN, dimana satu PNS aktif dan sisanya merupakan atau 27 pelaku dari PPPK. Sementara pelaku dari eksternal ada SJ yang merupakan pensiunan Dindik Ponorogo dan inisial D, merupakan broker dari Jombang,” kata mantan Kepala Dipertahankan Kabupaten Ponorogo.

Para pelaku dari unsur ASN ini, kata Andy bakal menerima sanksi dari Pemkab Ponorogo. Sanksi yang diberikan pun beragam. Pelaku satu dan pelaku lainnya berbeda. Ada yang mendapatkan sanksi berat hingga ringan. Untuk pelaku yang menjabat sebagai tenaga fungsional dari Dindik Ponorogo yang berinisial SU diturunkan jabatannya menjadi staff.

Sementara untuk para pelaku PPPK, sanksi yang diberikan berbeda-beda. Sebanyak 3 PPPK disanksi pengurangan gaji sebanyak 5 persen selama 12 bulan. Ada 9 PPPK disanksi pengurangan gaji sebanyak 5 persen selama 9 bulan. Sisanya sebanyak 15 PPPK juga pemotongan gaji 5 persen, namun banya sebanyak 6 bulan.

“Pedoman pemberian sanksi itu, kita merujuk dari Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021. Sementara untuk para pelaku PPPK sanksinya berpedoman pada MoU kontrak kerja, yakni mereka tidak berintegritas,” katanya.

Sementara itu, untuk pelaku dari pensiunan ASN berinisial SJ dan broker asal Jombang berinisial D, akan diarahkan ke ranah hukum jika uang dan ijazah korban belum dikembalikan ke korban,” pungkasnya. [end/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar