Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Bupati PPU dan Bendahara Partai Demokrat Diduga Simpan dan Kelola Uang Suap

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi Pers

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sejumlah tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022.

Dalam kasus tersebut, KPK menduga Nur Afifah Balqis (NAB) yang merupakan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan berperan menyimpan dan mengelola uang yang diterima dari pihak swasta bersama Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2018-2023 Abdul Gafur Mas’ud (AGM) yang juga merupakan kader Partai Demokrat.

“Tersangka AGM diduga bersama Tersangka NAB, menerima dan menyimpan serta mengelola uang-uang yang diterimanya dari para rekanan didalam rekening bank milik Tersangka NAB yang berikutnya dipergunakan untuk keperluan tersangka AGM,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, semalam.

“Kita semua tahu bahwa kepala daerah itu semua terafiliasi dengan partai, kebetulan AGM ini juga dari Partai Demokrat,” tambah Alexander.

Menurutnya, saat ini juga tengah ada pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur dan Abdul Gafur menjadi salah seorang kandidat. Untuk itu, KPK akan mendalami ada atau tidaknya aliran dana ke partai politik itu.

“Apakah ada dugaan aliran dana ke partai? itu tentunya akan didalami dalam proses penyidikan, tapi dari informasi sampai dengan saat ini belum kami dapatkan,” ujarnya.

 

Alexander juga memaparkan konstruksi kasus yang menjerat Bupati Abdul Gafur. Yakni pada tahun 2021, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur mengagendakan beberapa proyek pekerjaan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai kontrak sekitar Rp112 Miliar antara lain untuk proyek multiyears peningkatan jalan Sotek – bukit subur dengan nilai kontrak Rp58 Miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp9,9 Miliar.

Baca Juga:

    Atas adanya beberapa proyek tersebut, lanjut Alexander, tersangka AGM selaku Bupati diduga memerintahkan Tersangka Mulyadi (MI) selaku Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara, Tersangka Edi Hasmoro (EH) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara dan Tersangka Jusman (JM) selaku Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten Penajam Paser Utara.

    Selain itu, masih menurut Alexander, tersangka AGM diduga juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan antara lain perizinan untuk HGU lahan sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara dan perizinan Bleach Plant (pemecah batu) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.

    “Tersangka MI, EH dan JM diduga adalah orang pilihan dan kepercayaan dari tersangka AGM untuk dijadikan sebagai representasi dalam menerima maupun mengelola sejumlah uang dari berbagai proyek untuk selanjutnya digunakan bagi keperluan tersangka AGM,” ujarnya.

    Barang Bukti Korupsi Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud

    Alexander mengatakan, pihaknya menyayangkan pembangunan proyek infrastruktur yang tujuannya untuk mensejahterahkan dan meningkatkan perekonomian rakyat, masih sering menjadi bancakan para pihak yang ingin memperkaya dirinya ataupun pihak lain melalui praktik-praktik korupsi.

    “Korupsi pada pengadaan suatu proyek rentan terjadi hampir pada setiap tahapan siklus prosesnya, mulai dari perencanaan-pelaksanaan-hingga pengawasan dan pertanggungjawabannya,” ujarnya. (hen/ted)


    Apa Reaksi Anda?

    Komentar

    beritajatim TV

    Monstera Cafe, Tempat Kopi Hits di Puncak Kota Batu

    APVI Tanggapi Soal Kenaikan Cukai Rokok Elektrik

    Anoa Dataran Rendah Koleksi KBS Mati