Hukum & Kriminal

Terjerat korupsi

Bupati Malang Siapkan Pengganti Direktur RSUD Kanjuruhan

HM Sanusi Bupati Malang

Malang (beritajatim.com) – Kasus dugaan korupsi yang menjerat Direktur RSUD Kanjuruhan Kota Kepanjen, Kabupaten Malang Abdurrachman mendapat respon langsung Bupati Malang HM Sanusi.

Abdurrachman ditetapkan tersangka korupsi dana Kapitasi oleh Kejaksaan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang. Penetapan tersangka, dilakukan saat Abdurrachman masih menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

Menurut Sanusi, pihaknya sejauh ini belum mengeluarkan surat penonaktifan untuk Direktur RSUD Kanjuruhan, Abdurrahman. Sanusi beralasan bahwa sampai Selasa (14/1/2020) siang ini belum menerima surat resmi terkait penetapan tersangka dari Kejari Kepanjen.

“Masih belum (pengeluaran surat nonaktif, red). Karena kami masih menunggu surat resmi dari Kejaksaan,” terang Sanusi, Selasa (14/1/2020) siang.

Sanusi mengaku sudah menyiapkan pelaksana tugas (Plt), untuk menggantikan Abdurrachman sebagai Direktur RSUD Kanjuruhan. Ia sudah meminta Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektorat dan BKD untuk segera mengambil langkah konkrit perihal kasus ini.

“Tujuannya adalah untuk menjamin supaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak sampai terganggu,” ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, pihaknya menyerahkan proses hukum kasus dugaan korupsi yang menimpa Abdurrachman kepada penegak hukum. Dalam hal ini adalah Kejari Kepanjen. Karena proses hukum sudah berjalan, sehingga harus dihormati.

Meskip demikian, lanjut Sanusi, bahwa dengan penetapan tersangka terhadap Direktur RSUD Kanjuruhan tersebut, sama sekali tidak mempengaruhi pelayanan publik di masyarakat. Pelayanan akan tetap jalan terus seperti biasanya.

“Setelah ada surat resmi tentang penetapan, secara otomatis akan langsung digantikan Plt. Yang bersangkutan akan dinonaktifkan, supaya tidak mengganggu jalannya pelayanan. Dan ini sudah menjadi aturan,” tegas Sanusi.

Berapa lama prosesnya? Sanusi mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu adanya surat resmi dari Kejari Kepanjen. Prosesnya tergantung dari turunnya surat pemberitahuan penetapan tersangka.

Ditanya apakah ada pendampingan hukum dari Pemkab Malang? Sanusi membeberkan, karena kasusnya adalah pidana umum, maka yang bersangkutan menunjuk pengacara sendiri. Pemkab Malang hanya akan memberikan pendampingan hukum, ketika kasusnya berkaitan dengan pemerintahan.

Sementara itu, Abdurrachman sampai hari ini masih belum bisa dikonfirmasi. Di tempat tugasnya di RSUD Kanjuruhan dicari awak media, tidak ada. Begitu juga ketika dikonfirmasi via telepon selular juga tidak ada jawaban.

Beberapa kali nomor ponselnya dihubungi, tidak dijawab meskipun terdengar nada sambung. “Pak Direktur tidak ada mas. Tidak kelihatan hari ini,” ucap pegawai RSUD Kanjuruhan.

Sekadar diketahui, Kejari Kepanjen, telah menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi dana kapitasi, Senin (13/1/2020) siang. Keduanya yakni Direktur RSUD Kanjuruhan Abdurrahman sewaktu menjabat Kepala Dinas Kesehatan dan Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Yohan Charles LS.

Mereka melakukan korupsi dana kapitasi yang dikucurkan oleh BPJS, sejak tahun 2015 – 2017. Dimana total kerugian negara dalam kasus ini adalah sebesar Rp 8,595 miliar. Meski sudah ditetapkan tersangka, Abdurrachman tidak ditahan. (yog/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar