Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Bupati Jember: Audit BPK Jeblok Picu Ketidakpercayaan Investor

Bupati Hendy Siswanto saat pertemuan dengan BPK, Rabu (29/9/2021). [foto: istimewa]

Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto menyatakan, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.

“Opini menjadi penting karena masyarakat bisa menilai apakah (Pemkab) Jember bisa dipercaya atau tidak. Suasana investasi bisa bagus kalau tidak ada problem pada kita,” kata Hendy, Kamis (30/9/2021).

Pemkab Jember berpotensi mendapat opini buruk kembali, karena adanya temuan BPK sebesar Rp 107 miliar dalam LKPD Tahun Anggaran 2020 yang belum bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan. BPK menilai, penyajian kas di bendaharawan pengeluaran sebesar Rp107.097.212.169,00 tidak sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Selama temuan itu belum bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan, maka akan terus melekat pada neraca keuangan Pemkab Jember.

Uang sebesar itu meliputi beberapa jenis belanja yaitu belanja honorarium, belanja uang saku, belanja makan minum bantuan sosial, belanja barang pakai habis (ATK, obat-obatan, alat kebersihan, alat kesehatan, makan minum petugas, APD), belanja modal (alat kesehatan, wastafel), belanja bansos (sembako, uang tunai).

“Rp 107 miliar ini uangnya sudah tidak ada, sudah dibayarkan tapi belum dipertanggungjawabkan. BPK menilai uang itu masih ada pada kami. Maka itu, sampai kiamat, opini (terhadap LKPD) kita akan jatuh,” kata Hendy.

“Saya meminta BPK: ‘tolong ada satu kebijakan, kami jangan dinilai (jelek) seperti itu. Karena (hasil audit) BPK ini menjadi bagian sandaran para investor bahwa Jember sudah baik’. Kalau gara-gara ini, (Rp 107 miliar) menempel terus seperti itu, kami tidak mendapat kepercayaan publik: apa yang dikerjakan selama ini. Jadi keberatan saya pada posisi itu,” kata Hendy.

Satu-satunya jalan untuk menghapus Rp 107 miliar dari neraca keuangan Pemkab Jember adalah menyerahkan penyelesaiannya ke aparat penegak hukum. “DPRD dong yang melaporkan, perwakilan rakyat,” kata Hendy. [wir/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar