Hukum & Kriminal

Buntut OTT di Kemensos, KPK Tetapkan Menteri Juliari P Batubara Sebagai Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menunjukkan barang bukti uang satu koper

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memaparkan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Sosial RI terkait bantuan sosial (Bansos) untuk wilayah Jabodetabek 2020. Buntut tangkap tersebut, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka.

“JPB (Juliari P Batubara, red) selaku Menteri Sosial ditetapkan sebagai tersangka penerima uang,” kata Ketua KPK Firli Bahuri, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Firli menambahkan, Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menurutnya, sejak awal pandemi Covid 19 KPK telah melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi dalam penanganan Covid-19. KPK juga telah menerbitkan 2 Surat Edaran, yaitu khususnya terkait pengadaan barang dan jasa.

Pertama SE Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 Tentang Penggunaan Anggaran
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19 Terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, SE Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial ke Masyakarat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menunjukkan barang bukti uang satu koper

“Surat KPK terkait pengelolaan sumbangan dan bantuan masyarakat yang tidak termasuk gratifikasi. Surat edaran tersebut menjadi panduan dan rambu-rambu agar tidak terjadi tindak
pidana korupsi berdasarkan pemetaan KPK atas titik rawan korupsi dalam penanganan pandemi Covid-19,” tegasnya.

Dia menegaskan, bahkan secara langsung tim pada kedeputian pencegahan KPK sudah bekerja bersama gugus tugas di tingkat pusat dan daerah untuk memberikan pendampingan dan masukan kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah demi mendorong proses realokasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, juga penyelenggaraan bansos dan pengelolaan bantuan, dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Melalui kajian sistem KPK juga telah memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan, meliputi aspek kelembagaan, regulasi, hingga tata laksana atas sejumlah program dan kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. (hen/ted)



Apa Reaksi Anda?

Komentar