Hukum & Kriminal

Berkas Dugaan Pemalsuan Laporan Pajak Diserahkan ke Kejari Sidoarjo

Sidoarjo (beritajatim.com) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II melalui Korwas PPNS Polda Jatim menyerahkan tiga tersangka tindak pidana perpajakan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo.

Ketiga tersangka terdiri dari YGS, NEI, dan DY. Mereka diduga kuat melakukan manipulasi faktur pajak dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

“Faktur pajak yang disampaikan itu palsu, dan tidak sesuai dengan tata cara perpajakan, dan sudah merugikan pendapatan negara sebesar Rp 2,6 miliar,” kata Kepala Kanwil DJP Jatim II Lusiani, Rabu (3/3/2021).

Modus yang dilakukan tersangka YGS dan NEI selaku pengurus PT. WIK Buduran itu melakukan pemesanan dan pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Melalui perantara faktur pajak SW dengan identitas pengusaha kena pajak (PKP) atau pihak penjual PT BPS, PT GPI, PT CAC, PT FOB dan PT BDS yang dipasarkan atau ditawarkan melalui media sosial atau media online.

“Nah, tersangka DY ini ialah pihak yang membuat laporan perpajakan SPT Masa PPN PT WIK, dengan maksud mengurangi jumlah kewajiban pembayaran PPN,” terang Lusiani

Tindak pidana ini sudah dilakukan dalam kurun waktu Januari 2008 sampai dengan Mei 2019, yang dilakukan di tempat kerjanya dalam wilayah KKP Pratama Sidoarjo Utara. Sehingga secara hukum berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka tersebut telah melanggar Pasal 39A huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf d jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Atas perbuatan tersebut, tersangka diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Kakanwil DJP Jatim II Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Lusiani berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pidana di bidang perpajakan khususnya di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur II.

“Karena setiap tindak pidana perpajakan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Lusiani. [isa/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar