Hukum & Kriminal

Belum Sempat Rasakan WBK, Kajari Bangkalan Dimutasi ke Papua

Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan, Badrut Tamam bersama Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron.

Bangkalan (beritajatim.com) – Setelah mendapatkan penghargaan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB beberapa waktu lalu, pimpinan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, dimutasi ke Kejaksaan Tinggi Papua.

Menurut Badrut Tamam, Kejari Bangkalan yang saat ini dipindahkan ke Asisten Bidang Pidana Umum Kejati Papua Barat mengaku surat penetapan tersebut ia terima pada akhir Desember 2019 lalu.

“Setelah mendapat WBK, belum sempat merasakan, sudah dapat surat pemindahan,” ucapnya, Rabu (15/1/2020).

Diakui, selama masa jabatannya ada tiga kasus dalam proses sidang dan saat ini masih ada tunggakan dua kasus yang masih ditangani oleh Kejari. Sedangkan kasus SPJ Dana BOS harus dihentikan karena kurangnya alat bukti.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, M Iqbal. Ia mengaku telah memanggil kurang lebih 24 pihak untuk kasus SPJ Dana Bos ini, namun belum menemukan indikasi kerugian negara.

“Kasus itu sudah dihentikan sejak awal Januari. Kita sudah lakukan tahap maksimal sampai penyelidikan namun tak ditemukan alat bukti yang kuat. Mulai dari dinas, sekolah hingga penerbit kami panggil,” terangnya.

Tak hanya itu, selain melakukan penyelidikan tersebut, pihaknya juga telah meminta hasil audit BPK namun hasilnya nihil. Meski demikian, jika dikemudian hari pihaknya mendapat temuan dalam kasus tersebut, maka akan dilakukan penyelidikan lanjutan dan kasus akan dibuka kembali.

Sekadar diketahui, dua kasus yang saat ini masih menjadi tunggakan, yakni kasus Kapitasi JKN dan juga Tanah Kas Desa (TKD). Dua kasus ini saat ini masih masih dalam proses dan menunggu arahan dari Kejari baru. [sar/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar