Hukum & Kriminal

Begini Alur Dugaan Korupsi yang Menjerat Dirut PLN

Gedung KPK. Foto:doc

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT. PLN (Persero) Sofyan Basir (SFB) dalam pengembangan Perkara kasus Dugaan Suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau-l. Sofyan diduga borsama-sama atau membantu Eni Maulani Saragih selaku Anggota DPR-RI dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johanes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau-l.

“Tersangka SFB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Selasa (23/4/2019).

Dia memaparkan, dalam konstruksi perkara, diduga telah terjadi yakni pada Oktober 2015, Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PT. PLN (Persero) yang pada pokoknya memohon pada PT PLN (Persero) agar memasukan proyek dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) namun tidak ada tanggapan positif.

Hingga akhirnya Johanes Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources, Ltd (BNR, Ltd) mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PT. PLN (Persero) untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU 1 (PLTU MT RIAU 1).

“Diduga telah terjadi beberapa kali pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu: SBF, Eni M. Saragih dan/atau Johanes Kotjo membahas proyek PLTU,” kata Saut.

Kemudian, dia menambahkan, tahun 2016, meskipun belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagallstrikan yang menugaskan PT. PLN (Persero) menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kellstrikan (PIK), dalam pertemuan tersebut diduga SFB telah menunjuk Johanes Kotjo untuk mengerjakan proyek dl Riau (PLTU Riau 1) karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat.

Kemudian, PLTU Riau 1 dengan kapasutas 2×300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Johanes Kotjo meminta anak buahnya Ltuk siap-siap karena sudah dipastikan Riau-1 milik PT Samantaka.

“Setelah itu diduga SFB menyuruh salah satu Direktur PT. PLN (Persero) agar PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC segera direalisaslkan,” kata Saut.

Lebih lanjut, Saut mengatakan, sampai dengan Juni 2018 drliduga terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu: SFB, Eni M, Saragih dan /atau Johanes Kotjo serta pihak lain di sejumlah tempat, seperti Hotel, Restoran, Kantor PLN dan rumah SFB. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut dibahas sejumlah hal terkait proyek PLTU Riau-l yang akan dukerjakan perusahaan Johanes Kotjo, seperti: SFB menunjuk perusahaan Johanes Kotjo untuk mengerjakan proyek PLTU Riau 1.

SFB juga diduga menyuruh salah satu Direktur di PT. PLN (Persero) untuk berhubungan dengan Eni M. Saragih dan Johanes Kotjo dan memonitor karena ada keluhan dari Kotjo tentang lamanya penentuan proyek PLTU Riau 1. SFB juga membahas bentuk dan lama kontrak antara CHEC (Huandian) dengan perusahaan perusahaan konsorsium. SFB diduga menerima janji dengan mendapatkan baglan yang sama besar dari jatah Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham.

“Sebagai bentuk pemenuhan hak tersangka, pagi ini KPK telah mengln’rnkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan tersangka SFB ke rumah tersangka,” ujar Saut. [hen/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar