Hukum & Kriminal

Sidang Putusan Prapradilan Kapolres Mojokerto

Bawa Bendera Berkalimat Tauhid, Ratusan Massa Gelar Unjuk Rasa

Mojokerto (beritajatim.com) – Sidang putusan prapradilan Kapolres Mojokerto, AKPB Setyo Koes Heriyatno diwarnai aksi unjuk rasa ratusan orang. Mereka adalah pendukung Heru Ivan Wijaya, mantan Wakil Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Timur, organisasi massa yang dibubarkan pemerintah.

Massa menggelar aksinya di depan pagar Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto hingga berjajar sampai di depan pagar Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Mojokerto. Mereka juga membentangkan bendera berkalimat tauhid. Perwakilan massa menyampaikan aspirasi dengan dijaga aparat kepolisian.

Selain membawa benera kalimat tauhid, massa beberapa poster berisi tuntutan. Diantaranya ‘tolak setiap upaya kriminalisasi ulama’. Sementara di ruang Cakra PN Mojokerto digelar sidang dengan agenda putusan.

“Jangan ulama kami dikriminalisasi. Kalau ulama kami selalu dikriminalisasi, bagaimana nasib anak cucu kita,” ucap salah seorang perwakilan massa dari Pasuruan dalam orasinya, Ustaz Fauzan, Kamis (11/4/2019).

Pihaknya berharap, hakim PN Mojokerto memberikan putusan yang adil dalam perkara praperadilan tersebut. Pasalnya banyak massa yang datang dari Pasuruan hanya satu keinginan, yakni untuk mendapatkan keadilan. “Kalau tidak mendapatkan keadilan, mari mencari keadilan yang lain, ialah kepada Allah SWT,” cetusnya.

Dalam surat permohonan praperadilan warga Desa Tunggal Pager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto tersebut berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pria yang pernah mengajar di salah satu SMAN di Kabupaten Mojokerto ini dilaporan oleh Ketua Cabang GP Ansor Kabupaten Mojokerto.

Ali Muhammad Nasih melapor ke Polres Mojokerto pada 23 September 2018 terkait dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Heru melalui media sosial (medsos). Dalam postingan yang diduga diunggah Heru, menuduh Banser sebagai alat untuk menggebuki sesama muslim.

Heru pun dituduh melanggar Pasal 45A juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, Satreskrim Polres Mojokerto menetapkan Heru sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Polisi melayangkan surat panggilan No S.Pgl/325/III/RES.1.1.1./2019/Satreskrim tanggal 25 Maret 2019 kepada Heru untuk diperiksa sebagai tersangka. Dalam sidang tersebut dihadiri puluhan anggota HTI yang mayoritas menggunakan sorban dan baju koko warna putih. [tin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar